Kemendagri Bakal Cek Anggaran Pilkada Serentak 2020 di Berbagai Daerah
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sudah melihat alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Pilkada 2020. Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat tertutup dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Di mana salah satu pembahasannya mengenai Pilkada 2020.
"Ya sudah kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat Provinsi. Provinsi nanti mereview Kabupaten/Kota," kata Tito di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).
Meski demikian, masih kata dia, Kemendagri mempunyai Jajaran Inspektorat Jenderal. Jajarannya akan diturunkan untuk mengecek anggaran tersebut ke setiap pemerintah daerah.
"Kita memiliki jajaran Inspektorat yang memiliki garis langsung dengan Provinsi, Kabupaten/Kota. Jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta untuk mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKejari Serang menyatakan kasus Muhyani tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan pengembala ternak itu melakukan pembelaan terpaksa.
Baca SelengkapnyaPemicunya, rombongan pengantar jenazah ini ugal-ugalan dan memepet Bripda M Fathul.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya