Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno menilai wajar jika Bupati Sehan marah pada pemerintah pusat. Sebab tidak sinkronya kebijakan antara satu Menteri dengan Menteri lainnya.

"Sangat wajar bupati Boltim marah-marah efek kebijakan menteri yang tak sinkron. Ini kan miris," kata dia, kepada Merdeka.com, Senin (27/4).

Menurut Adi, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, pemerintah harusnya menjalankan kebijakan satu pintu. Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sehingga implementasi di tingkat daerah tidak menyulitkan.

"Karena yang repot kepala daerah yang menerjemahkan kebijakan pusat," ungkapnya.

Koordinasi antar Kementerian di level pusat sangat dibutuhkan. Dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dalam proses eksekusi di tingkat daerah.

"Jangan mengeluarkan kebijakan yang sepenuhnya belum matang dan potensial bertabrakan dengan kebijakan menteri lain. Kan kasihan di bawah di-pingpong kebijakan yang kerap berubah. Padahal sudah banyak yang menunggu bantuan," ucapnya.

Pembelaan Para Menteri

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Dia menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan apa yang jadi kendala di daerahnya.

"Urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal, sejak viral itu, kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Abdul Halim saat telekonference bersama awak media, Senin (27/4).

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com, Minggu (26/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.