Kemarahan Bupati Boltim dan Introspeksi Bagi Para Menteri
Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan.
Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno menilai wajar jika Bupati Sehan marah pada pemerintah pusat. Sebab tidak sinkronya kebijakan antara satu Menteri dengan Menteri lainnya.
"Sangat wajar bupati Boltim marah-marah efek kebijakan menteri yang tak sinkron. Ini kan miris," kata dia, kepada Merdeka.com, Senin (27/4).
Menurut Adi, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, pemerintah harusnya menjalankan kebijakan satu pintu. Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sehingga implementasi di tingkat daerah tidak menyulitkan.
"Karena yang repot kepala daerah yang menerjemahkan kebijakan pusat," ungkapnya.
Koordinasi antar Kementerian di level pusat sangat dibutuhkan. Dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dalam proses eksekusi di tingkat daerah.
"Jangan mengeluarkan kebijakan yang sepenuhnya belum matang dan potensial bertabrakan dengan kebijakan menteri lain. Kan kasihan di bawah di-pingpong kebijakan yang kerap berubah. Padahal sudah banyak yang menunggu bantuan," ucapnya.
Pembelaan Para Menteri
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Dia menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan apa yang jadi kendala di daerahnya.
"Urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal, sejak viral itu, kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Abdul Halim saat telekonference bersama awak media, Senin (27/4).
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com, Minggu (26/4).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.
"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPunya Peluang Bagus, Begini Kesiapan Bupati Kendal Maju Pilkada Jateng 2024
Guna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaDukung Pemilu 2024 Satu Putaran, Bahlil Ajak Seluruh Masyarakat untuk Mencoblos ke TPS
Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca Selengkapnya