Merdeka.com - Sejumlah gubernur di Sumatera menggelar rapat koordinasi di Pekanbaru, Riau. Selain membahas infrastruktur, para kepala daerah juga mengeluhkan harga kelapa sawit yang semakin jauh merosot.

Harga sawit anjlok drastis dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp1.800. Itu terjadi usai pencabutan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Persoalan sawit menjadi atensi khusus dalam rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera, yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6). Meski keran ekspor dibuka kembali, namun harganya tidak naik.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, hancurnya harga sawit membuatnya khawatir. Bahkan pabrik sawit di Bengkulu terancam tutup, petani juga kesulitan ekonomi.

"Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatinkan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," ujar Rohidin.

Rohidin mengatakan, pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu juga banyak yang terancam tutup. Dia merasa dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan petani.

"Saya enggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan wali kota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," ketusnya.

Anjloknya harga sawit ini bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia. Pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diumumkan saat bulan puasa lalu menjadi penyebabnya. Namun pelarangan ekspor tersebut tak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

Usai lebaran Idul Fitri, Jokowi membuka kembali keran ekspor CPO. Namun harapan petani tidak tercapai, harga sawit justru semakin anjlok.

"Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit ini banyak, ini dampaknya akan luas," tutur Rohidin.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan, kelapa sawit merupakan persoalan yang harus disikapi dengan cepat. Syamsuar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusinya. Dia berharap gerak cepat untuk menghindari kesulitan ekomoni bagi rakyat dan petani

"Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi. Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Wamendagri, akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi," harap Syamsuar.

Dari 10 provinsi se-Sumatera ada tiga gubernur yang tidak hadir dalam rakor tahunan itu. Kepala daerah yang tak hadir di antaranya Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Masing-masing Gubernur yang hadiri diberi kesempatan menyampaikan usulan-usulan pembangunan di wilayah masing-masing yang mendukung program strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Para menteri yang diundang mengutus perwakilan. Padahal direncanakan rapat tersebut akan dihadiri tiga orang menteri. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, namun pada hanya dihadiri oleh Wakil Mendagri John Wempi Wetipo.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa hanya diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi.

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga yang dijadwalkan akan hadir dalam rakor Gubernur se-Sumatera tidak datang. Lalu, untuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tak hadir juga dan diwakili Dirjen secara virtual melalui zoom meeting.