Keluarga TNI berpolitik, rumah dinas rawan jadi markas parpol

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menerbitkan kebijakan memperbolehkan suami atau istri prajurit TNI aktif berpolitik. Terobosan kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 November 2014.

Pengamat militer dari Universitas Pertahanan Indonesia Anton Ali Abbas menilai terobosan kebijakan tersebut tak menimbulkan pelanggaran hukum. Namun, terobosan kebijakan itu tetap harus diikuti peraturan turunan yang berisi mekanisme pencegahan pelanggaran oleh anggota TNI aktif.

"Kalau dibolehkan tidak masalah tapi harus ada aturan yang diperketat. Penting ada aturan lanjutan, kawasan militer tetap steril dari politik karena kita belum saatnya membiarkan politik masuk wilayah itu," kata Anton saat dihubungi merdeka.com, Jumat (28/11).

Menurutnya dengan ada kebijakan baru ini dikhawatirkan rumah dinas anggota TNI akan dipakai sebagai tempat konsolidasi politik praktis. Atribut-atribut politik pun dikhawatirkan akan membanjiri kompleks militer.

"Jangan sampai rumah dinas dijadikan kantor partai politik. Harus ada rambu-rambu yang jelas agar mess tidak menjadi tempat rapat-rapat politik karena itu dibiayai oleh negara," terang dia.

Masih menurutnya, saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto batas wilayah antara politik praktis dan militer sangat jelas. Prajurit TNI aktif yang berkeinginan masuk dunia politik harus menanggalkan seragamnya.

"Kalau misalnya kita membanding-bandingkan di era Pak Tarto (Jenderal Endriartono Sutarto) cukup ketat menjaga wilayah politik dan prajurit. Bahkan, dulu Pak Tarto membuat peraturan khusus prajurit aktif jika mau ikut pilkada harus pensiun dini baru boleh maju. Lambat laun direvisi hanya sekadar non-aktif jika tidak terpilih bisa aktif lagi," ujar dia.

Dia menyebutkan kebijakan Jenderal Endriartono Sutarto itu melihat budaya patronase yang kuat di tubuh TNI. Akibatnya, jika keluarga berpolitik saat itu, besar kemungkinan institusi akan ikut di bawa mendukung.

"Saya bisa memahami kegelisahan Pak Tarto karena melihat kuatnya budaya senior-junior di TNI yang berpengaruh sampai keluarga. Ini dikhawatirkan institusi militer dimanfaatkan untuk kepentingan politik," pungkas dia.