Merdeka.com - Keluarga tiga tersangka kasus prank daging kurban berisi sampah mengajukan penangguhan penahanan kepada polisi. Pengajuan itu karena keluarga menganggap perbuatan para tersangka hanya sebatas kenakalan remaja.

Paman tersangka Edo Dwi Putra, Makmun (38) menilai penahanan ketiga tersangka cukup berlebihan karena perbuatan mereka hanya kenakalan remaja. Apalagi, konten video yang dibuat adalah settingan dan melibatkan keluarga mereka sendiri.

"Kami sudah komunikasi untuk penangguhan penahanan. Kami anggap ini hanya kenakalan remaja saja," ungkap Makmun, Selasa (11/8).

Makmun mengatakan, pihaknya siap mengikuti prosedur pengajuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menindaklanjutinya.

"Ya memang penangguhan tidak bisa hanya secara lisan, ada SOP nya," ujarnya.

Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Palembang Iptu Hary Dinar mengatakan, penyidik tak bisa serta merta menerima atau menolak pengajuan. Semuanya harus berdasarkan perintah pimpinan dengan mempertimbangkan banyak hal.

"Silakan mengajukan, tidak ada yang melarang, hanya ada prosesnya dan saran yuridis. Jika pimpinan memberi izin, bisa diterima," kata dia.

Minta 1 Pelaku DPO Serahkan Diri

Namun, Hary menyebut sejauh ini proses hukum ketiga tersangka masih berjalan dengan agenda pemberkasan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Bagi satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial RM, diimbau segera menyerahkan diri untuk memudahkan proses hukum.

"Kami sarankan menyerahkan diri saja karena pasti akan tertangkap, cepat atau lambat. Apalagi identitasnya sudah diketahui," tegasnya.

Diketahui, Youtuber Edo Dwi Putra (24) membuat konten video prank daging kurban berisi sampah yang diberikan kepada ibu kandungnya sendiri beberapa waktu lalu. Video itu dibuat bersama tiga rekannya, Diky Firdaus (20), Hadi Jaya Karim (18), dan RM (DPO).

Belum lama disebarluaskan di Youtube, Edo dan Diky ditangkap polisi menyusul tersangka Hadi di rumahnya. Polisi menjerat ketiga dengan Pasal 14 KUHP tentang membuat berita bohong dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman sepuluh tahun penjara.