Merdeka.com - Alutsista merupakan benteng pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman negara. TNI tentu harus memikirkan bagaimana Indonesia mempunyai alutsista canggih dan modern.

Namun kelakuan Brigjen Teddy Hernayadi sungguh keterlaluan. Teddy memakan dana alutsista USD 12 juta.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pun menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen Teddy. Majelis meyakini Teddy melakukan perbuatan melanggar hukum itu saat masih berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2010-2014. Teddy menyalahgunakan wewenangnya dan menyelewengkan uang negara hingga USD 12 juta atau sekitar Rp 156 miliar. Vonis majelis itu jauh di atas tuntutan oditur yang menuntut Brigjen Teddy selama 12 tahun penjara.

Menanggapi itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya akan mengembangkan tersebut. Termasuk menelusuri adanya kemungkinan keterlibatan pihak internal Kementerian Pertahanan dalam kasus tersebut.

"Kita kembangkan, kita ke dalam kita evaluasi apa yang perlu kita lihat dari fakta-fakta di persidangan, itulah yang akan kita terus tindak lanjuti," kata Hadi.

Hadi berujar, pengembangan kasus tersebut akan merujuk pada kesaksian 53 orang yang telah dihadirkan di Pengadilan Militer Tinggi Tingkat II Jakarta.

"Karena dari fakta-fakta persidangan dari 53 saksi-saksi, itu yang akan kita kembangkan kenapa dia bisa menerima bantuan-bantuan atau pinjaman dari Teddy tanpa melalui atau tanpa kita ketahui," jelas dia.

Menurut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, jika nantinya para saksi terbukti ikut menerima uang korupsi Teddy, maka akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian dan pengembalian aset oleh KPK. Proses hukum terhadap Teddy juga dianggap sebagai upaya shock terapy bagi internal Kementerian Pertahanan dalam pemberantasan korupsi.

"Kita mendukung kebijakan pemerintah bahwa kita akan bebas atau lepas dari korupsi. Tentunya di seluruh instansi kita akan melaksanakan program itu. Dan ini adalah satu pintu masuk yang baik untuk itu," tukas dia.

Sementara itu, Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait korupsi alutsista. Namun belum diketahui untuk menentukan pemanggilan tersebut karena banyak agenda rapat penyiaran bersama Kemenkominfo.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000"Ya kami berencana memanggil Menhan dan Panglima TNI terkait putusan Brigjen Teddy. Permintaan itu ada dari teman-teman di luar," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Setiap rapat pembahasan pembelian alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mabes TNI dan DPR digelar secara tertutup. Menurutnya, pembahasan alutsista secara tertutup karena permintaan dari pemerintah yakni Kemenhan.

Dia membantah selama pembelian alutsista tak transparan kepada publik. "Masalah tertutup atau terbuka tergantung pemerintahnya saja," ujarnya.

Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. "Presiden mengamati, mendengar dan mengetahui tentang tindakan atau hukuman itu dan beliau tentunya tidak pernah melakukan intervensi dan mengapresiasi terhadap hukuman yang baru pertama kali terjadi hukuman seumur hidup," kata Pramono.

Pramono menambahkan, putusan yang baru dialami Teddy merupakan putusan pertama terberat di tubuh TNI. Dia berharap, hal itu menjadi pembelajaran berharga bagi anggota TNI lainnya termasuk masyarakat luas.

"Mudah-mudahan itu dijadikan pembelajaran bagi siapa pun yang ingin menggerogoti alutsista itu untuk korupsi," ujar dia.