Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel sudah sebulan lamanya mengobok-obok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng, Sulsel terkait sejumlah kasus dugaan korupsi. Sudah ada sejumlah pejabat eksekutif yang telah diperiksa.

Demikian diungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin kepada media di ruang informasi Kejati Sulsel, Kamis (10/3).

"Dalam penyelidikan tersebut, tim penyelidik sudah mengambil keterangan kurang lebih 10 orang lebih. Di antaranya Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin, lalu ada bendahara, Sekretaris Dewan (Sekwan) dan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa," sebut Salahuddin.

Mereka ini diperiksa terkait sejumlah kasus dugaan korupsi. Di antaranya kasus dugaan korupsi dana Bansos Bantaeng tahun 2011, dana hibah dan dana perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2011.

"Perintah dimulainya penyelidikan kasus-kasus ini secara terpisah," ungkapnya seraya menambahkan, data nilai dugaan kerugian negara dari kasus-kasus di tangan tim penyelidik.

Kasus ini ditelusuri Kejati Sulsel, kata Salahuddin, berawal dari temuan BPK perwakilan Makassar tahun 2011 lalu yang memberikan sinyalemen adanya dana yang dikeluarkan bukan peruntukannya. Tim penyelidik kemudian diturunkan untuk menelusuri kebenarannya.