Merdeka.com - Kejaksaan Jawa Tengah akan periksa Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng dan tim anggaran Pemprov terkait dugaan penyelewengan ada Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng di Kendal dan Pekalongan. Diperkirakan kerugian mencapai Rp7,5 miliar.

"Sampai sekarang belum ada tersangka. Sedangkan dari Pemprov akan diperiksa, dari Biro Keuangan termasuk Sekda mungkin. Termasuk DPRD. Kita konsultasikan dulu dengan tim, siapa di Pemprov yang ikut bertanggungjawab," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ketut Sumedana, Senin (2/9).

Dia menyebut terkait perkembangan penanganan kasus tersebut masih mengembangkan pemeriksaan lima saksi untuk dimintai keterangan. Sebelumnya Ketut menyebut akan menetapkan tersangka pekan ini. Namun di awal pekan ini Ketut belum menjelaskan siapa yang akan ditetapkan tersangka.

"Lima orang ini lagi diperiksa, mereka dari daerah," ujarnya.

Seperti diketahui, bantuan yang diduga diselewengkan ada pada sektor pendidikan di Kabupaten Kendal dan Pekalongan. Kerugian negara mencapai Rp7,5 miliar. Kerugian tersebut merupakan bagian bantuan Provinsi Jateng tahun 2018 yang totalnya Rp1,142 triliun.

Penyelewengan tersebut dalam hal pembelian fasilitas pendidikan berupa laptop yaitu spesifikasi software dan hardware tidak sesuai atau harga di atas harga pasar.