Kejati bentuk tim buru wakil ketua DPRD Jatim

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membentuk tim khusus untuk memburu Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Ro'uf yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus gratifikasi berupa dana jasa pungut senilai Rp 720 juta.

"Tim khusus yang telah dibentuk dalam rapat tertutup antara Kejati Jatim dan Kejari Surabaya itu diketuai Asisten Intelijen Kejati Jatim Ely S," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim Muljono di Surabaya, Kamis (26/4).

Menurut dia, tim khusus yang dibentuk Kajati Jatim Palty Simanjuntak itu melibatkan unsur intelijen, pidana khusus Kejati Jatim, dan Kejari Surabaya. "Tim khusus itu merupakan bagian dari respons atas pembangkangan yang dilakukan oleh Musyafak," ucapnya.

Muljono menjelaskan, tidak ada intervensi politik dalam kasus ini, namun pihaknya semula berharap Musyafak bisa kooperatif dan akhirnya kejaksaan kini harus melaksanakan putusan MA untuk memburunya.

Sebelumnya, Kejari Surabaya sudah tiga kali melakukan pemanggilan, namun hingga Kamis (19/4) sekitar pukul 16.00 WIB, Musyafak belum juga menyerahkan diri.

Kasus Musyafak bergulir atas laporan anggota FPKB DPRD Surabaya Wahyudin Husein dan anggota Fraksi Demokrat Indra Kartamenggala, yang melaporkan bahwa Musyafak telah menerima gratifikasi jasa pungut senilai Rp 720 juta. Dalam laporannya, Musyafak meminta uang japung melalui Asisten II Sekretaris Kota Muhlas Udin, yang kemudian menyampaikannya kepada Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi.

Kedua orang ini bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Pemkot Surabaya Purwito itulah yang akhirnya menentukan besaran nilai yang diperoleh anggota dewan adalah Rp 720 juta.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 21 Oktober 2009, keempatnya diputus bebas, tapi jaksa mengajukan kasasi dan MA mengabulkan kasasi jaksa pada 26 Januari 2011. Pada 5 Maret 2012, salinan putusan MA Nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 untuk Musyafak baru diterima Kejari Surabaya. Sedangkan salinan putusan untuk tiga terdakwa lainnya belum turun.

"Yang menerima japung bukan anggota DPRD Surabaya saja, melainkan DPRD Jatim juga dengan jumlah lebih besar. Di Surabaya sendiri, yang menerima bukan saya saja, tetapi kenapa saya sendiri yang akan dipenjara, saya masih mencari keadilan di mana pun dan kapan pun," kata Musyafak dari lokasi persembunyian.