Merdeka.com - Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sangihe, Sulawesi Utara Leo Dian Putra menyatakan mantan Bupati Kepulauan Sangihe HRM (Ompa) dipanggil Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe atas dugaan penyalahgunaan dana tahun 2015.

"Kami telah memanggil HRM sebagai mantan Bupati Sangihe untuk dimintai keterangan atas dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) tahun 2015," kata jaksa Leo Dian Putra, di Tahuna, Kamis (12/7).

Menurut dia, pemanggilan terhadap HRM terkait jabatannya waktu itu sebagai Bupati Sangihe yang dinilai mengetahui aliran dana CSR. "HRM dimintai keterangan sebagai pimpinan daerah yang patut diduga mengetahui aliran dana CSR," kata dia.

Dia mengatakan, dari dokumen yang ada di Bank Sulutgo, dana CSR sebanyak Rp 400 juta untuk masyarakat Sangihe sudah dicairkan tahun 2015, namun tidak sampai kepada masyarakat sebagai pengguna.

"Masyarakat pengguna tidak menerima dana CSR yang sudah dikeluarkan dari Bank Sulutgo pada tahun 2015 yang lalu," kata dia.

Sekalipun HRM dalam keterangannya menyatakan tidak menerima dana tersebut, namun Kejaksaan Negeri Sangihe, kata dia, masih memberi kesempatan kepada Kepala Badan PPKAD Sangihe untuk berkoordinasi lagi dengan mantan Bupati (HRM) agar dana tersebut bisa dikembalikan ke kas daerah.

"Kami masih memberikan kesempatan kepada Kepala Badan PPKAD untuk berkoordinasi dengan HRM, agar dana tersebut bisa kembali ke kas daerah," kata dia.

Dia mengatakan, Kejaksaan telah mengantongi semua data mengenai aliran dana CSR dan masih menunggu apakah mereka yang diduga menyalahgunakan dana itu memiliki niat baik untuk mengembalikan atau tidak.

"Kejaksaan tetap menunggu apakah ada niat baik untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah," kata dia lagi.