Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Depok, Jawa barat, menduga pembangunan ruang belajar di SDN Grogol 2 Depok terjadi penyimpangan. Pengadaan ruang belajar di sekolah tersebut dilakukan secara swakelola. Diduga ada kerugian negara ratusan juta akibat proyek pembangunan tersebut.

"Pembangunan sekolah secara swakelola, kita temukan ada penyimpangan. Kita turun dalam waktu cepat dua bulan langsung kita naikkan ke penyidikan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, Selasa (12/1).

Temuan tersebut diketahui dari laporan masyarakat. Kemudian pihaknya melakukan tindaklanjut dengan membentuk tim khusus. Dalam waktu dua bulan pihaknya bekerja cepat dan menemukan dugaan adanya penyimpangan.

"November kemarin udah bentuk tim. Dalam waktu dekat kita tentukan tersangka. Kita harus lengkapi alat bukti yang ada, dan masukin keterangan ahli, ketika sudah yakin baru ditentukan. Sekarang belum berani ungkap (nama tersangka)," tambahnya.

Sri menyebut, pembangunan ruang belajar tersebut menelan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Dan kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai ratusan juta. Sri menegaskan, nilai kerugian memang tidak besar. Tetapi lebih pada dampak dari pembangunan yang dilakukan karena tidak sesuai standar dan bisa menimbulkan kerugian lebih besar nantinya.

"Kerugian tidak besar. Pembangunan sekitar Rp 1,5 M. Kerugian hanya beberapa ratus juta. Tapi bagi kita miris, karena kalau bangun gedung sekolah banyak disunatin, nanti kualitas bangunan jelek. Dan selesai pandemi murid sekolah kembali dan tiba-tiba roboh, itu kerugian melebihi awalnya," tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok Hary Palar menambahkan, pembangunan ruang belajar itu menggunakan dana alokasi kusus (DAK) TA 2019 yang ada di Dinas Pendidikan Kota Depok.

"Dalam tahap penyelidikan sesuai dengan surat perintah sudah telah ditemukan bukti yang cukup terkait dengan tindak pidana pembangunan 16 ruang baru pada SDN tersebut oleh Disdik," katanya.