Kejagung Sita 2 Kapal Milik Surya Darmadi Senilai Rp40 Miliar di Sumsel

Merdeka.com - Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita satu unit tugboat dan satu unit tongkang di Sumsel. Kapal itu milik Surya Darmadi, Bos PT Duta Palma Group, yang merupakan tersangka tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan kerugian negara sebesar Rp99,2 triliun.

Kepala Kajati Sumsel Sarjono Turin mengungkapkan, penyitaan aset milik PT Duta Palma Group dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus korupsi yang ditangani penyidik Kejagung RI. Kedua kapal itu senilai Rp40 miliar yang disita diduga terkait dengan tindakan korup Surya Darmadi.

"Kami lakukan penyitaan dua kapal milik SD, keduanya senilai Rp40 miliar," ungkap Sarjono, Selasa (30/8).

Kedua kapal itu sementara dititipkan di kantor Syahbandar Sungai Lilin, Musi Banyuasin, hingga perkaranya naik ke tahap penuntutan.

Saat amankan, kedua kapal itu dalam kondisi kosong. Sebelumnya, kapal digunakan untuk mengangkut CPO. "Waktu kami sita tidak ada muatan. Sudah kami amankan dan dititipkan di perairan Sungai Lilin," ujarnya.

Selidiki Anak Perusahaan

Terkait keberadaan perusahaan lain milik tersangka Surya Darmadi di wilayah Sumsel, Sarjono belum dapat memastikannya. Menurut dia, tim gabungan masih menelusuri dan menyelidikinya.

"Apakah ada anak perusahaan PT Duta Palma Group di Sumsel atau tidak, masih diselidiki," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyebut kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group bertambah menjadi Rp99,2 triliun dari awalnya sebesar Rp78 triliun.

Kerugian negara dalam kasus ini bertambah lantaran Jampidsus menggandeng auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan penghitungan kerugian perekonomian negara akibat dugaan korupsi tersebut.

Surya Darmadi ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau oleh Kejagung awal Agustus. Dia dijerat bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.

Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Surya Darmadi terkait revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan yang turut melibatkan turut menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.