Merdeka.com - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japidum) menyetujui enam permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Penghentian penuntutan ini berdasarkan tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

"Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, lalu tersangka juga belum pernah dihukum atau baru pertama kali melakukan perbuatan pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (21/5).

Selain itu, restoratif justice diberikan karena ancaman pidananya tidak lebih lima tahun penjara.

"Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya," tegasnya.

Dengan ini, kepala cabang kejaksaan negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Ini sesuai berdasarkan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum," pungkasnya.

Berikut enam berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif justice:

1. Tersangka Joko Aminoto Zebua alias Joko Zebua alias pak Iqbal dari Kejaksaan Negeri Sibolga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

2. Tersangka Marlena Br Tarigan dari Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3. Tersangka Ranto Togu Sihombing dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Tersangka Asmad bin Mat Karel dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5. Tersangka Mas'at alias Aat bin Arbain dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

6. Tersangka Margono alias Gini Bin Samidi (almarhum) dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.