Merdeka.com - Kejaksaan Agung telah melimpahkan tersangka dan barang bukti atau Tahap II terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk. Tersangka diketahui atas nama insial MRR alias Muhammad Rasyid Ridha.

"Kamis 30 Maret 2023 pukul 09.00 Wib, dan bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti atas 1 berkas perkara tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan (obstruction of justice)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (30/3).

"Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk. kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," sambungnya.

Dalam berkas perkara itu, MRR merupakan Claim Change Management Manager (CCMM) PT Waskita Karya (persero) Tbk.

"Adapun tersangka disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk selanjutnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mempersiapkan surat dakwaan.

"Setelah serah terima tanggungjawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang pejabat PT Waskita Karya sebagai tersangka kasus menghalangi atau merintangi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Pejabat Waskita yang ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan itu berinisial MRR alias Muhammad Rasyid Ridha selaku Claim Change Management Manager (CCMM) PT Waskita Karya.

"Menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan atau obstruction of justice," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (15/12).

Penetapan tersangka setelah MRR hari ini menjelani pemeriksaan selaku karyawan PT Waskita Karya Divisi Infra 2 di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan penyidik Kejagung menemukan bukti MRR sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan kasus korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka MRR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung sejak 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023," ujar dia.

Peran Tersangka

Adapun peran dari MRR yaitu telah melakukan perbuatan memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk tidak memberikan dokumen dibutuhkan penyidik Kejagung. MRR juga menghilangkan barang bukti.

"Sehingga mengakibatkan penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti dalam perkara a quo," tandasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka MRR disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.