Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidsus) tengah melayangkan surat terhadap tersangka kasus PT Duta Alma, Surya Darmadi. Dari tiga alamat yang disurati salah satunya berada di Singapura.

Kejaksaan menilai tersangka Surya Darmadi tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Beberapa kali dilakukan pemanggilan secara patut oleh tim Jaksa Penyidik secara patut tiga kali. Maka Kejaksaan agung menilai tersangka SD telah melepaskan -haknya dalam melakukan pembelaan di dalam proses penegakan hukum," kata ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Adapun tim penyidik akan terus mencari keberadaan Surya sebagai bentuk hukum yang harus ditegakkan seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang.

"Akan terus dilakukan koordinasi dalam pencarian serta penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Sumadena.

Meskipun penyidik telah mengumumkan soal pemanggilan tersebut melalui surat kabar nasional, Surya Darmadi tetep tidak merespons panggilan penyidik Kejagung.

Berikut tiga alamat rumah pribadi Surya Darmadi:

-Jalan Bukit Golf Utama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

-Kantor Duta Palma Group yang beralamat di Palma Tower lantai 22 di jalan R.A Kartini III Pondok Pinang, Jakarta Selatan,

-Rumah/Apartement/tempat tinggal yang beralamat di 21 Nassim Road, Nassim Residences, Singapore yang merupakan tempat tinggal di Singapore.

Lebih lanjut, penyidik juga telah melakukan pemblokiran terhadap seluruh rekening operasional PT Duta Palma Group, diantaranya PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani.

"Rekening-rekening tersebut terdapat pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK dan PT Bank Central Asia," jelasnya.

Lebih lanjut, penyidik kejaksaan juga telah melakukan penyitaan aset PT Duta Palma Group sebanyak 23 aset.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka adalah Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dan Surya Darmadi (SD) selaku Pemilik PT Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi membenarkan adanya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma.

"Iya betul," tutur Supardi saat dikonfirmasi, Senin (1/8).

Adapun peran kedua tersangka dan posisi kasus tersebut yakni pada 2003, Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group yang mencakup di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani, melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.

Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, juga usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu, di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Penggunaan Lainnya (HPL) di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL, dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Lebih lanjut, kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya, serta rusaknya ekosistem hutan.

Diketahui, tersangka Raja Thamsir Rachman sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara, tersangka Surya Darmadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus rasuah yang ditangani di sana.