Merdeka.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah dalam keadaan siaga darurat. Mulai dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung turun tangan dan menggelar rapat di Hotel Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).

Rapat tersebut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Monardo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F Moeloek, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Wajah Jokowi terlihat sedikit kesal. Karena kebakaran gambut terjadi lagi. Indonesia, kata dia, mengalami pengalaman menahun dan sulit diselesaikan. Padahal seharusnya persoalan kebakaran gambut tidak perlu dibicarakan lagi.

Pemerintah daerah seharusnya secara otomatis bersiap diri saat musim kemarau tiba. Namun imbauan selama ini tidak diindahkan.

"Kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar," kata Jokowi di hadapan para perangkat Pemerintah daerah hingga kabinet kerja saat rapat.

Padahal pemerintah daerah, kata Jokowi, dapat menyelesaikan titik asap terlebih dahulu melalui kerja sama antara gubernur, bupati, wali kota hingga perangkat lain. Tetapi para perangkat daerah dan lainnya tidak bekerja sama dengan baik. Sehingga satu titik api menjalar jadi ratusan titik api.

"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik," kata Jokowi.

Jokowi berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah Daerah mendukung dan bekerja semaksimal mungkin. Kunci pertama yaitu, pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga tidak akan muncul titik api.

Jokowi berharap, Riau yang sudah ditetapkan siaga darurat oleh BNPB dari Februari lalu, meminta agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Sehingga kata dia berimbas kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta aparat hukum bertindak tegas. Kepada perusahaan hingga perorangan.

"Saya minta juga aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan," kata Jokowi.

Diketahui data yang didapat merdeka.com dari Madani terlihat pada periode Januari-Maret 2019 analisis data hotspot ini menggunakan data citra satelit Terra-Aqua modis, sedangkan untuk identifikasi area bekas terbakar dengan menggunakan data citra satelit Landsat OLI 8 berdasarkan waktu perekaman yang dicocokkan dengan data hotspot.

Hasil studi ditemukan bahwa terdapat 737 hotspot teridentifikasi di Provinsi Riau (dengan tingkat kepercayaan >80%), dan 709 hotspot di antaranya berada di wilayah Prioritas Restorasi Gambut. Hasil overlay dengan Peta Konsesi IUPHHK-HT dari KLHK, ditemukan jumlah kemunculan hotspot pada area Konsesi IUPHHK-HT adalah 197 titik dengan jumlah titik terbanyak terdapat pada konsesi milik perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari yaitu 100 titik.

Dari 197 titik tersebut, 195 berada di area Prioritas Restorasi Gambut. Dan juga, hasil overlay dengan peta HGU dari Greenpeace Indonesia ditemukan kemunculan hotspot pada area konsesi HGU berjumlah 119 titik dan semua titik berada di area Prioritas Restorasi Gambut dengan jumlah titik terbanyak terdapat pada konsesi milik perusahaan

PT. Sumber Sawit Sejahtera yaitu 38 titik dan PT. Surya Dumai Agrindo 24 titik. Hasil analisis citra satelit Landsat OLI 8, diperkirakan luas area bekas terbakar dari 8 (delapan) wilayah konsesi HTI dan HGU adalah 5.406 hektare. Dan hasil telisik di lapangan, terbukti bahwa terdapat area bekas terbakar pada konsesi-konsesi tersebut dalam kurun waktu Januari-Maret 2019 dan belum ada upaya restorasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemilik konsesi.