Merdeka.com - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang dilayangkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Dahlan, mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menguatkan status tersangka korupsi pengadaan mobil listrik 2013 itu.

Menurut Yusril, keputusan hakim hanya berdasarkan pengembangan, bukan karena fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

"Ya keputusannya seperti itulah jadi permohonan praperadilan ditolak dan hakim buat pendirian bahwa hasil pengembangan itu boleh. Padahal dalam pra keputusan praperadilan sebelumnya mengatakan bahwa hasil pengembangan itu tidak boleh dilakukan. Karena pengembangan itu bukan fakta, itukan analisis," kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (14/3).

"Jadi kasus-nya Dasep (Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi) itu otomatis ditetapkan kasus Dahlan, padahal kan orangnya berbeda," sambungnya.

Menurut Yusril, putusan Dasep dan Dahlan ini tidak memiliki hubungan. Di mana saat itu Dahlan seorang menteri sedangkan Dasep perusahaan yang membuat mobil listrik. Sehingga, tidak dapat disebutkan bahwa Dahlan bersama-sama melakukan korupsi bersama Dasep.

"Bagaimana antara menteri BUMN dan kontraktor yang jauh sekali hubungannya tapi dianggap bersama-sama, padahal yang melakukan perjanjian pengadaan mobil sponsorsip itu bukan kementerian BUMN. Tapi 3 perusahaan BUMN itu untuk kepentingan sponsor," katanya.

"Harusnya kalau mau dikaitkan dengan Pak Agus bukan Dasep. Jadi seperti itulah putusannya bagi saya memang perkara Pak Dahlan ini sangat misterius. Kita hadapi di pengadilan, bagaimana lagi. Ya walaupun kita sepenuhnya kecewa dengan keputusan ini," tegas Yusril.