Kecewa Pencegahan Dikritik, Pimpinan KPK Klaim Banyak Selamatkan Uang Negara
Merdeka.com - Langkah pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi era Agus Rahardjo dikritik Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dan calon pimpinan Nawawi Pomolango. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kecewa KPK dianggap tidak melakukan pencegahan perkara korupsi.
Padahal, menurutnya, banyak uang negara yang berhasil diselamatkan KPK lewat upaya pencegahan ketimbang penindakan.
"Saya juga agak kecewa kalau dianggap KPK itu tidak melakukan pencegahan. Bahkan, menurut saya banyak sekali uang yang diselamatkan KPK itu dari pencegahan dibanding dari penindakan," kata Laode di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Bagaimana Komisi III mengapresiasi Kejagung? Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai pencapaian ini sebagai bentuk konsistensi Kejagung yang patut dicontoh lembaga penegak hukum lainnya. 'Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
Dia mencontohkan, hanya KPK yang bisa mendata lebih dari 10 ribu perusahaan tambang di Indonesia. Dia mengklaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa melakukan hal tersebut.
"Dulu bahkan tidak tercatat di ESDM, kita catat 10 ribu lebih dan 6 ribunya tanpa izin," ungkap Syarif.
Sebelumnya, capim KPK Nawawi Pomolango kritisi kinerja lembaga antirasuah era Agus Rahardjo cs. Menurut Nawawi, KPK era Agus hanya mengandalkan penindakan, bukan pencegahan.
"Di situ yang disebut duluan koordinasi, supervisi, monitoring, belakangan baru pencegahan. Jadi KPK bekerja seperti itu. Menindak dulu baru mencegah belakangan. Harusnya pencegahan dulu di depan, penindakan di belakang," ujar Nawawi saat fit and proper test.
Nawawi yang pernah menjadi hakim di Pengadilan Tipikor kemudian menyinggung sebuah kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). "Saya agak terusik dengan kasus yang saya tangani. Ini sebenarnya tertangkap tangan atau jebakan?," ucap Nawawi.
Nawawi menyebut, OTT yang kerap dilakukan KPK selama ini tidak ada pengaruhnya dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Malah, menurut dia, OTT yang kerap dilakukan akan merugikan Indonesia.
"Kalau setiap hari kita dipertontonkan, pejabat kita ditangkap, di luar negeri sana orang juga mikir, tidak ada orang baik lagi di sini. Tiap hari ditangkap dua, tiga pejabat. Bagaimana mereka mau menanamkan modal," kata Nawawi.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaAboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mengatakan masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara
Baca SelengkapnyaTumpak juga meyinggung soal banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.
Baca Selengkapnya