Kecam Pelemahan KPK dan RUU Kontroversial, Massa Kepung DPRD Jember
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa dan masyarakat di Jember turun ke jalan. Mereka mengecam langkah DPR dan pemerintah yang telah merevisi UU KPK. Massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember tersebut juga menentang rencana pemberlakuan beberapa undang-undang yang dinilai menciderai rasa keadilan rakyat.
Sembari membawa beberapa spanduk, massa Cipayung Plus Jember berkumpul di depan kampus Universitas Jember (Unej) dan berjalan kaki menuju DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi. Sembari meneriakkan yel-yel, mereka juga mengecam keras kesepakatan Presiden dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami tidak percaya pemerintah. UU KPK yang baru harus segera dibatalkan, itu adalah produk hukum yang amat buruk bagi massa," teriak orator, Senin (23/9).
"Permasalahan dalam Revisi UU KPK amat kompleks. Independensi KPK semakin terancam, dan ini sarat kepentingan, mengingat banyak anggota DPR yang ditindak KPK," ujar Hanif Q. Arifin, juru bicara aksi yang juga Ketua KAMMI Jember.
Selain pelemahan KPK, sorotan lain massa adalah terkait dengan RKUHP, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan. Sembari membawa peti mati, massa juga mengadakan aksi teatrikal. "Kami mengecam keras sejumlah regulasi ngawur dari DPR dan juga pemerintah. Reformasi telah mati," ujar Ketua HMI Jember, Azhar Adaby yang menjadi salah satu juru bicara.
Aksi massa tersebut diterima dengan baik oleh pemerintah. Tidak hanya menemui, pimpinan DPRD Jember juga berjanji akan meneruskan aspirasi dari para mahasiswa. "Saya dan seluruh anggota DPRD Jember mendukung penuh dari para mahasiswa Cipayung Plus Jember," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan saat menemui massa.
Dari informasi yang dihimpun merdeka.com, beberapa dosen bahkan mendukung penuh aksi mahasiswa hari ini. Mereka memberikan keleluasaan bagi mahasiswanya untuk tidak masuk kuliah dengan tujuan mengikuti aksi.
Aksi ini jauh lebih besar dari aksi sebelumnya di lokasi yang sama. Sebelumnya, pada Senin (16/9), gabungan berbagai elemen yang menamakan diri Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember, turun ke jalan mengecam rencana revisi UU KPK yang akhirnya disahkan pada keesokan harinya di Jakarta. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi jurnalis itu menyebut, revisi UU KPK amat jelas bertujuan melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.
Cipayung Plus Jember merupakan gabungan dari empat organisasi mahasiswa, yakni IMM, KAMMI HMI dan GMNI. Selain di Jember, aksi Cipayung Plus yang menolak beberapa pembahasan RUU kontroversial, juga terjadi di beberapa kota lain. Seperti Yogyakarta, Jakarta, Malang dan sebagainya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaFOTO: Geruduk KPU, Massa BEM SI Bentangkan Spanduk 'Jokowi Penjahat Demokrasi'
Mereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Baca SelengkapnyaJurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya
Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca Selengkapnya