Merdeka.com - Puluhan pengusaha transportasi yang tergabung dalam Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya melanjutkan aksi memprotes terhadap perusahaan pembiayaan, menyusul beratnya penerapan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi Covid-19.

Setelah mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Rabu (6/5) lalu, kini mereka berencana mengadukan kasus ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada pimpinan OJK Solo, mereka minta agar mendesak perusahaan pembiayaan mengikuti aturan pemerintah terkait kebijakan restrukturisasi.

"Kami belum menemukan solusi dari aduan ke OJK. Karena satu, pihak finance selama ini justru memberatkan debitur tentang relaksasi yang diimbau oleh pemerintah," ujar Ketua Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya, Oky Orlando, Rabu (20/5).

Menurut Oky, kebijakan perusahaan pembiayaan yang memberatkan debitur ini salah satunya adalah dikenakannya biaya restrukturisasi setiap bulannya kepada debitur.

"Kalau ikut relaksasi, penambahan kami ada yang Rp13 juta-50 juta. Kalau tidak dibayar satu bulan kena denda di bawah itu jauh. Denda justru lebih ringan dibandingkan ikut relaksasi," jelasnya.

Yang lebih memberatkan, dikatakan Oky, sejak bulan Februari hingga saat ini para pemilik kendaraan tersebut tidak memiliki pemasukan sama sekali. Baik di sektor pariwisata maupun transportasi. Pihaknya mengaku sudah dua kali ke OJK, namun mereka tidak bisa memberikan solusi. Kebijakan justru dikembalikan ke perusahaan pembiayaan masing-masing.

"Kami mengajukan tiga tuntutan kepada perusahaan pembiayaan. Salah satunya, memberikan keringanan berupa penangguhan atau penundaan pembayaran kewajiban baik pokok maupun bunga minimal enam bulan ke depan," terangnya.

Sedangkan tuntutan yang lain adalah, pembebasan biaya pinalti atau bunga bagi yang akan melunasi pada bulan Maret-Agustus 2020 dan tidak ada penekanan maupun penarikan armada dari pihak perusahaan pembiayaan terhadap debitur.

Oky menyampaikan, dari tiga tuntutan ini hanya poin ketiga yang dikabulkan. Meski selama pandemi belum puluhan pihaknya berharap tidak ada penekanan atau penarikan unit, tetapi di wilayah Wonogiri ada penarikan.

"Karena sudah tidak ada solusi di tingkat OJK, dalam waktu dekat ini kami akan mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Awalnya ini kan imbauan presiden dan ditindaklanjuti gubernur untuk membuat keringanan. Gubernur mengatakan kalau ada kesulitan lapor ke OJK, sekarang kondisi seperti ini kami bingung mau mengadu kemana jadi langsung ke Gubernur saja," tandasnya.