KBPP sesalkan petisi lengserkan Komjen Budi Waseso jadi Kabareskrim

Selasa, 28 Juli 2015 14:55 Reporter : Supriatin
KBPP sesalkan petisi lengserkan Komjen Budi Waseso jadi Kabareskrim Budi Waseso. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Petisi pelengseran yang dilayangkan kepada Kepala badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso, mendapat kritikan keras dari putra putri Polri. Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP Polri) Bimo Suryono menyesalkan, penyingkapan terhadap Polri mengarah menjadi intervensi terhadap kelembagaan dan bersifat serangan negatif terhadap pribadi Komjen Budi Waseso, sebagaimana tercermin dalam petisi yang dibuat oleh kelompok tertentu.

"Kami tidak kenal dengan Budi Waseso begitu juga sebaliknya. Kami lahir mati sebagai anak Polri. Kami KBPPP mendukung tugas dan peran Polri di bawah Jenderal Badrodin Haiti dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso," ujar Bimo dalam jumpa pers KBPPP, di Gedung Ubhara, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Masih menurut Bimo, mandat undang-undang Polri melakukan penanganan dan penegakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap setiap perkara hukum. Tidak ada pengecualian dan keistimewaan apapun, di dalam proses hukum tersebut.

"Kami kaget kritisi pada Polri hanya gencar pada pencemaran nama baik, dalam kasus Hakim Sarpin. Kami akan tanda tangani petisi itu bila dorongan petisi itu untuk kasus besar seperti kasus TPPI atau UPS. Harusnya Polri didorong kasus itu," jelasnya.

Lanjut Bimo, berbagai kasus yang kini sedang ditangani Polri, termasuk yang melibatkan oknum komisioner KY, semestinya dilihat dalam konteks tersebut. Sangat keliru dan ironis ketika ada pihak yang menuduh Polri telah dan sedang melakukan upaya kriminalisasi. Justru Polri sekarang ini melaksanakan tugasnya.

"Panglima kita hukum. Tidak usah takut," tegasnya.

Terkait petisi yang sudah beredar di masyarakat. Bimo merasa para putra putri Polri maupun anggota keluarga Polri tidak perlu untuk menandinginya.

"Kalau kita lakukan petisi bisa melebihi jumlah petisi yang ada. Tapi kita tidak perlu. Biarkan hukum berjalan, jangan menyebut kriminalisasi," pungkasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini