Merdeka.com - Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua di kawasan Puncak ternyata belum memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini fokus untuk menyiapkan sarana itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin memerintahkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, mengkaji kebutuhan pemakaman di kawasan Puncak.

"Tiga kecamatan di Puncak tidak ada TPU. Harus segera dikaji kebutuhannya, terlebih ada ada beberapa tanah sitaan negara di Puncak yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Puncak, bisa juga diminta untuk TPU," kata Burhan, Kamis (27/10).

Langkah yang akan diambil Pemkab Bogor adalah meminta agar aset-aset sitaan Satgas BLBI dijadikan TPU. Menurut Burhanudin, lahan itu rencananya dipergunakan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), seperti RTH hingga pemakaman umum.

Burhanudin berharap, Pemkab Bogor dilibatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam proses redistribusi lahan sitaan Satgas BLBI yang ada di wilayahnya. Dengan begitu, administrasi atas penggunaan lahan dapat tercatat sebagai aset daerah dan tidak terjadi tumpang tindih.

"Penyiapan lahan pemakaman umum dulu lah di Ciawi, Megamendung dan Cisarua. Karena di tiga kecamatan itu memang belum ada. Kalau ada yang meninggal rata-rata dimakamkan di TPU Pondok Rajeg," kata Burhan.

18 TPU Aktif

Sementara Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika menjelaskan, ada 76 TPU di Kabupaten Bogor dengan luas total 242,6 hektare. Namun, kata Ajat, hanya 18 di antaranya atau 72,9 hektare berstatus aktif.

"Yang aktif 18 titik. Itu pun keterisiannya masih rendah. Karena masih banyak masyarakat memilih memakamkan keluarga yang meninggal di pemakaman milik keluarga," kata Ajat.

Ajat mengakui bahwa stigma yang terbentuk di tengah masyarakat adalah bahwa TPU menyeramkan, mahal atau sulit untuk mengurus administrasi. "Kami harap, masyarakat kalau ada yang meninggal, dimakamkan di TPU saja. Kita punya TPU berikut dengan petugas pemakamannya. Ini justru akan memudahkan perencanaan pembangunan kita," kata Ajat, Selasa (29/3).

Dari seluruh TPU tersebut, hanya TPU Pondok Rajeg terbilang memiliki okupansi sangat tinggi, mencapai 85 persen, sehingga DPKPP harus mencari solusi jika suatu saat TPU tersebut penuh.

"Ke depan, TPU yang ada akan kita tata dengan cara menyandingkannya sebagai taman yang asri. Supaya tidak horor dan terlihat seperti bukan pemakaman dibikin asri dan indah serta terawat," kata Ajat.