Kawal Ibu Kota Negara, Kementerian PUPR Gelar Rakor Dengan Kejaksaan RI

Rabu, 9 Oktober 2019 14:36 Reporter : Nur Habibie
Kawal Ibu Kota Negara, Kementerian PUPR Gelar Rakor Dengan Kejaksaan RI Rapat koordinasi Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI. ©2019 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Kejaksaan RI bersama Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur dengan tema 'Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju'. Kegiatan ini diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2019 serta persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 di lingkungan Kementerian PUPR wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/10).

Acara ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S. Maringka.

"Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta," ujarnya.

Dalam sambutannya, Widiarto menyampaikan, kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum.

"Untuk itu penandatangan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR dengan 13 Kejaksaan Tinggi di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan baik tersebut," ujar Widiarto.

Sementara itu, Maringka menjelaskan, alasan Balikpapan menjadi lokasi penyelenggaraan acara ini karena sebagai wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam mendukung program pemerintah terkait rencana pemindahan Ibu Kota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Kerja sama dengan TP4 dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah," ucap Maringka.

"Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran," sambungnya.

TP4 sendiri dibuat pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Sesuai dengan arahan Jokowi, penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran. Untuk itu kehadiran TP4 dirasakan sebagai kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

"Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimulan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi," ujar Mukri.

Kegiatan ini, diikuti oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen Kejati dan seluruh Kepala Balai/UPT/Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya, kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Ambon-Maluku pada 30 September 2019 yang meliputi 10 Provinsi di kawasan Timur Indonesia. Sedangkan, untuk kawasan Indonesia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang. [ded]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini