Merdeka.com - Katadata Insight Center bersama KawalCovid19 dan Change.org Indonesia melakukan survei persepsi masyarakat terhadap vaksin berbayar. Hasil survei menunjukkan, 70 persen masyarakat tidak setuju dengan vaksin berbayar.

Sementara itu, hanya 20,2 persen masyarakat yang setuju dengan vaksin berbayar. Sisanya, 9,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu atau tidak menjawab apakah setuju atau tidak terhadap vaksin berbayar.

"Adapun kelompok mayoritas 70 persen tidak setuju dengan vaksin berbayar ini," kata Head of Katadata Insight Center, Adek Media Roza dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/9).

Adek menjelaskan, masyarakat yang tidak setuju dengan vaksin berbayar beralasan saat ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Artinya, Indonesia berada dalam situasi darurat kesehatan.

Karena itu, menurut masyarakat, vaksin Covid-19 menjadi hak setiap warga negara tanpa memandang kelas ekonomi. Selain itu, masyarakat berpendapat tidak adil jika vaksin Covid-19 berbayar karena akan menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan vaksin.

"Ada juga (alasan) kekhawatiran vaksin berbayar ini menjadi ladang korupsi," sambungnya.

Khusus kelompok masyarakat yang setuju dengan vaksin berbayar beralasan untuk mempercepat program vaksinasi. Tak hanya itu, mereka juga berpendapat vaksin berbayar bisa mengurangi antrean vaksinasi.

"Kemudian juga agar mereka yang mampu bayar vaksin, dan vaksin yang gratis ini dialokasikan untuk warga yang tidak mampu," terangnya.

Survei persepsi masyarakat terhadap vaksin berbayar ini dilakukan pada tanggal 6 sampai 22 Agustus 2021. Survei menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan total responden 8.299 orang.

Mayoritas responden berasal dari kelompok sosial ekonomi A, yang memiliki pendapatan di atas Rp6 juta per bulan. Lebih dari 80 persen responden berusia di bawah 44 tahun. Survei ini dilakukan secara online.