Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengkaji kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. ‎Tercatat, terakhir KPK mengadakan pertemuan berkala pada 20 November 2015.

Menurut Nasir, hal ini yang membuat penanganan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras menjadi berlarut-larut. Politikus PKS ini menuturkan, pertemuan berkala tersebut harusnya dimanfaatkan. Sebab hal tersebut menjadi solusi untuk menghindari polemik audit.

Nasir heran, untuk kasus Sumber Waras KPK terlihat lemah dan seolah pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Sulitnya menemukan dua alat bukti, seolah pimpinan KPK ini pasang badan. Sehingga ada publik minta kalau begitu bubarkan saja BPK," ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Namun di kasus lain yang pola penanganannya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK cenderung lebih cepat dalam mengungkapnya dan tak mau kompromi.

"Dalam catatan saya KPK sulit menemukan dua alat bukti selain OTT. Ini tantangan KPK," ucapnya.