Kasus suap proyek jalan, Damayanti hadapi sidang putusan
Merdeka.com - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, hari ini Senin (26/9) menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Damayanti terbelit suap proyek jalan Ambon-Maluku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pantauan merdeka.com, sidang dimulai pada pukul 11.50 WIB, ketua majelis hakim Sumpeno memimpin sidang tersebut di ruang sidang Mr. Koesoemah Atmadja 2, Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Damayanti datang dengan menggunakan kemeja putih, mantan kader PDIP tersebut dituntut enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
Damayanti mengakui kesalahannya yang telah menerima sejumlah uang suap dari Direktur PT Wimdhu Tunggal Utama, Abdul Khoir terkait proyek pelebaran jalan Thero-Laimu sebesar Rp 8,1 miliar serta kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku senilai Rp 41 miliar.
"Terdakwa mengaku, menyesal dan memberi keterangan serta bukti signifikan, berlaku sopan, dan mengembalikan uang," ujar penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto saat membacakan tuntutan Damayanti Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (29/8) lalu.
Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 7 orang tersangka yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Anran HI Mustary, Abdul Khoir, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin.
Atas perbuatannya, Damayanti, Budi, Andi, Julia dan Dessy disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana karena telah menerima uang tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi
Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGanjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Ganjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Baca SelengkapnyaPDIP soal Luhut Pandjaitan Dukung Prabowo-Gibran: Mungkin Ada yang Memerintahkan
PDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait
Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnya