Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melakukan pelimpahan berkas dua tersangka tindak pidana suap terkait pengumpulan bahan dan keterangan di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu. Rencananya proses hukum penuntutan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Dua tersangka yang telah dilimpahkan berkasnya, yaitu Amin Anwari selaku pejabat pembuat komitmen di BWS Sumatera VII, dan direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manijuto, Murni Suhardi.

"Terhadap tersangka AAN dan MUS dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Suap terkait hari ini dilakukan pelimpahan tahap 2 dari penyidikan ke penuntutan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (8/8).

Atas pelimpahan tersebut, dua tersangka saat ini tengah dalam perjalanan menuju Bengkulu untuk kemudian ditahan di Rutan Kelas IIA Bengkulu, sebelum menjalani persidangan.

Diketahui sebelumnya, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang terkait tindak pidana korupsi berupa suap, di Bengkulu, Jumat (9/6), dini hari. Satu dari tiga yang ditangkap merupakan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

Pemberian suap dilakukan Amin dan Murni kepada Parlin agar Kejaksaan Tinggi tidak menindaklanjuti adanya dugaan korupsi dari proyek di BWS Sumatera VII itu. Sebagai kompensasinya, Parlin dijanjikan mendapat Rp 90 Miliar.

Atas perbuatannya, Amin dan Murni selaku pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Parlin sebagai pihak penerima suap disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Berkas Parlin Purba hingga kini masih dalam proses penyidikan.