Kasus suap gula di Sumbar, Irman Gusman didakwa terima Rp 100 juta

Selasa, 8 November 2016 14:34 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Kasus suap gula di Sumbar, Irman Gusman didakwa terima Rp 100 juta Irman Gusman ditahan KPK. ©2016 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman didakwa menerima uang Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya karena membantu perusahaan itu untuk mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor oleh Perum Bulog. Pemberian uang itu diawali pada 21 Juli 2016 saat Memi selaku pemilik CV Semesta Berjaya yang bergerak di bidang usaha perdagangan sembako beras dan gula menemui Irman di rumah Irman di Jalan Denpasar C3 Nomor 8 Kuningan Jakarta.

"Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua DPD periode 2014-2018 menerima hadiah yaitu sebesar Rp 100 juta dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena terdakwa selaku Ketua DPD telah mengupayakan CV Semesta Berjaya milik Xaveriandy Sutanto dan Memi mendapat aloksai pembelian gula yang diimpor oleh Perusahaan Umum badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog," kata ketua tim jaksa penuntut umum KPK Ahmad Burhanuddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Memi menyampaikan bahwa ia telah mengajukan permohonan pembelian gula impor ke Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar sebanyak 3.000 ton untuk mendapatkan pasokan gula yang lebih murah mengingat harga pasaran gula di Sumbar sedang tinggi yaitu mencapai Rp 16.000 per kilogram. Namun permohonan pembelian itu lama tidak direspon Perum Bulog.

"Untuk itu Memi meminta terdakwa agar mengupayakan CV Semesta Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di Sumbar. Menanggapi permintaan Memi yang dimaksud, terdakwa bersedia membantu dengan meminta 'fee' Rp 300 per kg atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi," tambah jaksa Burhanuddin.

Irman kemudian menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarto Kusumayakti agar menyuplai gula impor ke Sumbar melalui Divre Sumbar karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Irman pun merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut.

"Karena yang meminta seorang Ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan kemudian meminta nomor 'handphone Memi'. Kemudian Djarot menghubungi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Perum Bulog untuk provinsi Sumbar sesuai permintaan tersebut," jelas jaksa Burhanuddin.

Djarot pada 22 Juli 2016 lalu menghubungi Kepala Perum Bulog Divre Sumbar Benhur Ngkaimi dan menyampaikan titipan pesan dari Irman agar Memi diberikan alokasi gula impor dan bila ada hambatan dalam pelaksanaan agar melaporkan kepada Djarot. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya.

CV Semesta Berjaya pun mendpat alokasi gula impor dari Perum Bulog pada 23 Juli 2016. Memi memberitahukan hal ini kepada Xaveriandy dan bahkan CV Semesta Berjaya mendapat gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yaitu Rp 11.500-11.600 per kilogram.

Djarot kemudian menghubungi Memi pada 25 Juli menanyakan kemajuan distribusi itu dan dijawab Memi bahwa sudah mengajukan Purchase Order (PO) gula impor sebanyak 3.000 ton ke Perum Bulog Divre Sumbar dan rencananya akan diberikan bertahap yaitu sebanyak 1.000 ton gula impor dulu.

Djarot juga menghubungi Benhur Ngkaimi dan dilaporkan bahwa 1.000 ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta. CV Semesta Berjaya akhirnya mendapat distribusi gula impor Perum Bulog pada 12 Agustus 2016 sampai 10 September 2016 sebesar 1.000 ton gula dan disalurkan Xaveriandy dan Memi ke beberapa lokasi yang di luar peruntukannya yaitu: Pertama ke Padang sebanyak 625 ton, kedua ke Medan sebanyak 250 ton menggunakan DP di Jakarta ke 'Toko Jadi' di Jalan Kayu Putih Gudang 899 Medan, Ketiga ke Pekanbaru sebanyak 125 ton yang dijual ke empat tempat yaitu Toko Hidup Jaya (25 ton), ke Toko K3 (25 ton), ke Toko Sinar Terang (50 ton) dan ke Iwan di Bangkinang Pekanbaru (25 ton).

Memi melaporkan ke Irman melalui 'whatsapp' bahwa harga gula di Sumbar turun dari Rp 12.100 menjadi Rp 11.700 per kilo dan gula sulit dijual.

"Menanggapi laporan Memi, terdakwa mengatakan 'baik meme, ditunggu saja waktu menjual yang baik, yang penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan di awal. 'your words is your bond'. dan dijawab Memi bahwa ia tetap menyanggupi komitmen Rp 300 per kg, kemudian terdakwa menanggapi 'bagus itu baru Meme yang saya kenal yang komit dengan janjinya'.

Memi pun pada 16 September 2016 meminta bertemu Irwan di Jakarta sekitar pukul 22.00 WIB. Sebelumnya ia sudah minta pegawainya Sukri untuk mengambil Rp 100 juta. Xaveriandy menanyakan ke Memi kegunaan uang itu dan dijelaskan bahwa uang akan diberikan ke Irwan sebagaimana yang diminta sebelumnya.

Namun untuk menghindari pemeriksaan di bandara karena membawa uang tunai yang banyak maka Xaveriandy menghubungi Willy Hamdry Sutatno di Jakarta agar rekening milik Willy menerima Rp 100 juta dan langsung ditarik hari itu juga. Pada sekira pukul 19.30 WIB, Xaveriandy dan Memi tiba di bandara Halim Perdana Kusumah dan dijemput Willy sekaligus menyerahkan uang Rp 100 juta ke Xaveriandy.

Xaveriandy dan Memi lalu menemui Irman di rumahnya di Jalan Denpasar C3 Nomor 8 Kuningan Jakarta kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta tersebut ke Irman dan tidak lama kemudian Irman, Xaveriandy dan Sutanto dan Memi ditangkap petugas KPK.

Atas perbuatan itu Irman didakwa berdasarkan pasal 12 hurub b atau pasal 11 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Xaveriandy dan Memi didakwakan pasal berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Atas dakwaan ini, Irman mengatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan akan dibacakan pada 15 November 2016.

"Yang perlu kita lihat secara persis ini dihubungkan dengan seolah-olah yang mereka sebut sebagai 'trading influence' yaitu jual beli pengaruh nah bukan hanya kita belum punya undang-undang tentang jual beli pengaruh itu tapi jual beli pengaruh hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kewenangan di sini kan Pak Irman tidak punya kewenangan apapun," kata salah satu tim pengacara Irman, Maqdir Ismail di gedung pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, usai sidang pembacaan dakwaan.

Tim pengacara Irman antara lain terdiri dari Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail, Tommy Singh, Rasman Nasution dan Tito Hananto akan mengajukan nota keberatan pada 15 November 2016.

"Apakah ini kewenangan KPK atau bukan? Karena kalau kita coba lihat UU KPK yang pokok berkenaan mengenai kerugian keuangan negara dan meresahkan masyarakat dan dalam hal ini dua-duanya tidak ada. Keresahan masyarakat itu baru tahu sesudah tanggal 16 (September) sesudah diumumkan bagaimana disebut itu keresahan? Tidak ada kerugian kewenangan KPK kan didirikan untuk memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara ini urusan polsek, bisa polsek begitu loh," tambah Maqdir.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Irman menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi karena membantu perusahaan itu mendapatkan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk disalurkan di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog. menurut jaksa sudah ada kesepakatan antara Irman dan Memi bahwa Irman bersedia membantu Memi dengan meminta 'fee' Rp 300 per kg atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya.

"Justru karena (permintaan uang) itu cuma di dakwaan saja, apa betul ada kita kan tidak tahu, itu yang musti dilihat dan ini tentu akan kami sampaikan dalam eksepsi," ungkap Maqdir.

Sedangkan Yusril mengatakan bahwa tim penasihat hukum akan berupaya menjaga agar sidang berjalan adit dan tidak dilakukan 'trial by press' terhadap Irman.

"Tapi apakah yg didakwakan itu betul apa tidak, itu harus dibuktikan di persidangan, tentu jaksa akan mengungkapkan sebanyak-banyaknya hal yang memberatkan Pak Irman dan saksi di persidangan juga. Kami tim juga akan mengungkapkan hal sebaliknya, pembelaan kami, saksi dan ahli yang akan kami hadirkan di persidangan ini.

Ia meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah.

"Kita tidak boleh membangun opini ke publik Pak Irman tidak salah, atau jaksa juga tidak boleh membuat opini Pak Irman ini salah. Kita harus adil dan objektif, dan menghormati asas praduga tidak bersalah," tegas Yusril.

Jaksa KPK akan menghadirkan 10 orang saksi. "Dalam pemeriksaan ada sekitar 15-16 orang saksi tapi kami akan hadirkan sekitar 10 orang saksi yang mulia," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin.

Sedangkan Xaveriandy dan Memi tidak mengajukan eksepsi dan sidang dilanjutkan pada 15 November 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini