Kasus Suap Bakamla, Nofel Hasan terima JC ditolak dan vonis 4 tahun bui

Senin, 19 Maret 2018 16:03 Reporter : Yunita Amalia
Kasus Suap Bakamla, Nofel Hasan terima JC ditolak dan vonis 4 tahun bui Nofel Hasan. ©2018 Merdeka.com/Yunita Amalia

Merdeka.com - Majelis Hakim menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan Nofel Hasan, terdakwa penerima suap terkait pengadaan proyek alat satelit monitoring di badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Majelis berpendapat Nofel tak mengakui adanya penerimaan uang di awal persidangan.

"Menimbang, bahwa permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa ditolak dengan alasan terdakwa baru belakangan mengakui menerima hadiah dari saksi Muhammad Adami Okta," ucap Hakim Anggota saat membacakan pertimbangan vonis Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Ditolaknya permohonan Justice Collaborator, tidak dipersoalkan tim kuasa hukum Nofel. Sebab, dia mengakui selama proses persidangan, adanya penerimaan uang baru diakui kliennya jelang akhir persidangan.

Selain itu, Nofel juga menerima vonis majelis hakim yang menjatuhkan 4 tahun penjara terhadap dirinya.

"Setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum, saya dan tim kuasa hukum memutuskan untuk menerima," ujar Nofel.

Sementara tim Jaksa Penuntut Umum pada KPK belum menentukan langkah hukum selanjutnya pasca vonis dibacakan.

Vonis 4 tahun majelis hakim terhadap Nofel sedikit lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang menuntut pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia dianggap bersalah menerima uang Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla.

Awalnya, nilai proyek tersebut senilai Rp 400 miliar namun Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran sehingga untuk proyek alat satelit monitoring hanya dicairkan sebesar Rp 220 miliar.

Pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum pada KPK kompak menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Suap Bakamla
  2. Bakamla RI
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini