Kasus Proyek Kontrak Satkomhan 2015-2016 Naik Penyidikan

Jumat, 14 Januari 2022 12:56 Reporter : Nur Habibie
Kasus Proyek Kontrak Satkomhan 2015-2016 Naik Penyidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Andika. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakuakn penyidikan atas kasus proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016. Kejaksaan Agung menandatangani surat perintah penyidikan hari ini.

"Hari ini kami tandatangani surat perintah penyidikannya," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Akan tetapi, Burhanuddin tak menjelaskan secara rinci terkait perkara tersebut. Namun, hal itu baru akan disampaikan pada sore hari nanti.

"Kemudian, nanti kalau kasus posisinya apapun, nanti tanyakan ke Jampidsus nanti sore," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Pembuat Kontrak Harus Tanggung Jawab

Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar pembuat dan penandatangan kontrak proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016 bertanggung jawab. Hal itu karena belum ada kewenangan negara di dalam APBN dalam pengadaan satelit.

"Yang bertanggungjawab yang membuat kontrak itu karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu," katanya.

Mahfud juga mengakui telah memberitahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan pelanggaran hukum tersebut. Jokowi pun meminta kepada Mahfud untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud.

Mahfud sudah membahas masalah ini bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait hal itu.

"Karena kalau ada sesuatu pelanggaran hukum dari sebuah kontrak kalau kita harus membayar itu kita harus lawan," ungkapnya.

Mahfud meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara serius. Sebab, bukan tidak mungkin empat perusahaan lain, Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat juga mengajukan gugatan yang sama.

"Karena itu pemerintah akan meminta kejaksaan agung menerus apa yang telah dilakukan. Kami mohon kejaksaan agung mempercepat. Daripada tagihan-tagihan kita tidak punya alat. Maka kita segera konfirmasi maka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Sudah benar di dalam seluruh proses pemeriksaan," bebernya.

Sebab kata dia tidak menutup kemungkinan negara berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat. Mahfud pun berharap agar segera diselesaikan sehingga negara tidak perlu membayar kontrak yang belum jelas asalnya.

"Sehingga banyak sekali ini beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," pungkasnya. [ray]

Baca juga:
Kasus Proyek Kontrak Satkomham Naik Penyidikan, Kejagung Telah Periksa 11 Saksi
Kejagung Koordinasi dengan BPKP Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Garuda
Duduk Perkara Kasus Proyek Satelit Kemhan
Kasus Proyek Kontrak Satkomhan 2015-2016 Naik Penyidikan
Keadilan Restoratif, Kejagung Hentikan Kasus Tersangka UU ITE Dipicu Tebang Pohon
Dalami Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Direktur dan Equity Sales

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini