Merdeka.com - Polres Bogor mengungkap kasus penipuan jual beli properti Perumahan Cibinong Lakeside, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Bos perumahan berinisial AD (43) ditetapkan sebagai tersangka, karena telah merugikan korban hingga Rp435 juta.

Kapolres Bogor, AKBP Harun menjelaskan, sekitar Maret 2017, korban Budi Hermawan melaporkan bahwa dirinya telah ditipu saat hendak membeli properti di Perumahan Cibinong Lakeside senilai Rp1,65 miliar.

"Korban ini melihat Perumahan Cibinong Lakeside. Kemudian, korban tertarik untuk bisa memiliki salah satu unit di perumahan tersebut," kata Kapolres Bogor AKBP Harun kepada wartawan, Kamis (15/4).

Korban kemudian mendatangi kantor pemasaran dari perumahan besutan PT Cirendeu Prima Properti. Setelah itu, terjadi kesepakatan antara korban dan pengembang untuk membeli kavling dengan luasan 120-150 meter persegi.

"Deal harga Rp1,8 miliar dengan luasan 120-150 meter persegi. Pihak pengembang kemudian memberikan diskon harga menjadi Rp1,65 miliar dan sepakat untuk dibuatkan surat pemesanan rumah pada 31 Maret 2017," kata Harun.

Setelah itu, terjadi kesepakatan mengenai jumlah nominal dan tata cara pembayaran. "Sudah ada kesepakatan dan korban transfer sebanyak delapan transaksi sampai bulan 5 Juli 2018. Pada saat itu korban melihat perumahan tersebut, ketika ditanyakan kavling yang diangsur korban ini diketahui kavling ini dijual kembali. Kemudian korban datang ke marketing mencari kebenarannya," jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, ketika mendapati sempat tertipu sehingga korban merasa dirugikan dan ada kesepakatan akan dibayar oleh developer namun sampai saat ini belum ada kejelasan, sehingga pada 29 Mei korban melaporkan kejadian ini kepada polisi.

"Kemudian kami lakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan pelaku bernama AD ini dia seorang direktur dari PT Cirendeu Prima Property (CPP) sekaligus pengembang Cibinong Lakeside," tambahnya

Pelaku dijerat Pasal 62 jo pasal 8, jo pasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan juga denda maksimal Rp2 miliar.

"Untuk jumlah unit ada satu dari satu orang dan kami akan mengembangkan lagi. Total kerugian ada 8 angsuran, Rp435 juta selama delapan kali angsuran," tuturnya.

Ketika ditanyai kasus tersebut ia mengungkapkan, memang perkara dilaporkan 2019 dan melakukan penyelidikan dan baru kemarin dilakukan penangkapan tahun 2021.

"Dia seorang direktur sekaligus developer. Jadi marketing yang menjual, hanya direktur selaku pengembang proyek yang bertanggungjawab sepenuhnya," jelas Harun.