Kasus Penipuan Berkedok Investasi, Direktur PT BBC Akui Ada Kontrak Belum Terbayar

Merdeka.com - Bacakan surat pembelaan (pleidoi), terdakwa kasus pidana penipuan dan pencucian uang berkedok investasi yang juga direktur utama PT Berjalan Bersama Cahaya (BBC), Timothy Tandiokusuma mengakui bahwa bisnis yang dijalankannya terdampak pandemi Covid-19. Sehingga dia melalui lini usaha yang dijalankan tidak lagi mampu memberikan deviden (keuntungan).

"Saya mulai terdampak pandemi itu di bulan Februari atau Maret 2020. Di mana berhentinya (pembayaran) bunga juga di tanggal tersebut. Tapi memang dari November (2019) ada satu, dua, kontrak yang memang tidak terbayar sampai bulan Februari-Maret (2020)," kata Timothy dalam sidang yang digelar di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Jumat (11/6).

Dalam sidang pembacaan pledoi, penasihat hukum terdakwa, Sumarso, menyatakan, dalam dakwaan pertama kliennya didakwa telah melanggar pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, penggelapan dan korupsi.

"Memang terbukti dalam persidangan itu ada. Tapi kami berpendapat itu bukan tindak pidana penggelapan apalagi dalam persidangan jaksa mengatakan itu tindak pidana korupsi, dari mana? Kalau kita cermati, kita harus teliti loh. Kok bisa tindak pidana korupsi masuk dalam dakwaan. Ini kan nggak sesuai dengan fakta di persidangan. Sehingga kami harus lepas (dari dakwaan)," ucap Sumarso usai persidangan.

Dalam pledoinya itu, Sumarso juga menanggapi dakwaan terhadap kliennya, yang disebutkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut dia, dakwaan terkait TPPU itu, harus dibuktikan perbuatan pokoknya terlebih dahulu yang disebutnya berlandaskan kontrak perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

"Tindak pidana pencucian uang kan harus dibuktikan perbuatan pokoknya terlebih dahulu. Apakah terdakwa ini melakukan tindakan pidana, kalau tidak ada. Ya tidak bisa. Kalau terbukti ini melakukan tindak pidana, kemungkinan tindak pidana pencucian uang juga akan terbukti," jelas dia.

Menanggapi pledoi tersebut, SF, selaku korban penipuan investasi dalam kasus ini menjelaskan, pihaknya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sejak November 2019, karena dirinya merasa ditipu dengan janji-janji terdakwa. Bahkan dia memastikan bahwa, kejadian atau laporan yang disampaikannya itu, jauh sebelum Pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Lama sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi situasi pandemic Covid-19, terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak yang disepakati. Selain tidak bayar kewajibannya, saya juga ditipu dengan cek jaminan yang diberikan. Cek itu tidak bisa dicairkan karena rekening terlapor ternyata sudah diblokir," ungkap dia.

Menurut dia, seharusnya suatu jaminan itu, menjamin uang investasi investor agar aman. Jika suatu saat kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau ternyata tidak bisa menjamin apa-apa, untuk apa cek jaminan itu ada.

"Kalau jaminan yang dijanjikan ternyata tidak bisa menjadi penjamin uang saya kembali itu kan sudah menipu artinya," terang SF.

Dengan sidang yang terus berjalan, SF meyakini persidangan kasus investasi yang telah merugikan dirinya hingga puluhan miliar rupiah itu, dapat berlaku adil. Dia juga berharap Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan adanya pelanggaran pidana dalam kasus yang dialaminya.

"Bukti-bukti saya lengkap. Tunggu saja siding selanjutnya. Jaksa pasti membeberkan semua faktanya," terang SF.