Merdeka.com - Pasukan Penjaga Perdamaian asal Republik Kongo yang bertugas dalam misi di Afrika Tengah membuat gerah Persatuan Bangsa Bangsa. Bukannya melindungi warga di daerah konflik, mereka kerap terlibat kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual.

Tahun 2017 tercatat tiga kasus. Sementara sembilan kasus dilaporkan pada tahun lalu. Tak cuma soal asusila, para prajurit Kongo juga berkali-kali membangkang perintah dan menunjukkan sikap tak disiplin.

"Ada masalah yang serius soal perintah dan kontrol untuk asusila ini. Ditambah lagi masalah soal disiplin, pemeliharaan alat dan dukungan logistik," kata PBB dalam pernyataannya soal kelakuan Pasukan asal Kongo itu.

Menanggapi reaksi keras PBB, pemerintah Kongo memutuskan menarik seluruh prajurit yang tergabung dalam pasukan baret biru ini. Negara itu memiliki sekitar 630 tentara di misi perdamaian Republik Afrika Tengah.

Namun PBB tetap mempertahankan unit polisi Kongo di bawah bendera pasukan perdamaian. Alasan mereka para polisi Kongo memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan tak berkelakuan miring seperti militernya.

Tahun lalu, tiga orang personel militer Kongo menghadapi pengadilan. Inilah sidang pertama prajurit PBB dalam kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Sersan Mayor Kibeka Mulamba Djuma dan Sersan Jackson Kikola didakwa karena memperkosa gadis berusia 17 tahun. Sementara Sersan Mayor Nsasi Ndazu didakwa dengan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita.

Laporan PBB menunjukkan sedikitnya ada 106 orang wanita mengaku pernah mendapat kekerasan dari pasukan perdamaian PBB. Para tentara memaksa wanita di sekitar camp melayani mereka. Setelah itu membayar para wanita itu dengan uang receh di bawah USD 1 atau Rp 13.000 seolah-olah mereka baru saja menyewa pelacur.

Kasus kekerasan seksual oleh penjaga perdamaian PBB itu ikut dibawa ke sidang Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss. Parlemen sedunia menuntut PBB menghukum tentara yang bersalah dan mencegah kasus asusila terulang kembali.