Kasus lahan RS Sumber Waras, KPK belum dapat bukti tambahan

Selasa, 12 September 2017 13:54 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Kasus lahan RS Sumber Waras, KPK belum dapat bukti tambahan Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan. Pernyataan itu menanggapi pertanyaan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo yang menanyakan kepada KPK soal tindaklanjut kasus tersebut.

Sebab, berdasarkan audit badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta menyampaikan pembelian tanah RS Sumber Waras berpotensi menyebabkan kerugian negara.

"Kasus Sumber Waras, nah ini gimana? Proses jalan atau masuk di laci," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sebab, kata dia, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, belum melihat ada indikasi melawan hukum dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Itu sudah sampai tahap penyelidikan untuk perkara Sumber Waras," tegasnya.

KPK telah meneliti hasil audit BPK dan memeriksa sejumlah pihak untuk mengetahui proyek tersebut. Bahkan, KPK telah menggelar gelar perkara sebanyak 3 kali terkait kasus tersebut.

Cara lain yang dilakukan untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan RS yakni menggandeng asosiasi untuk mengecek perbandingan NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara dan di Jalan Kyai Tapa.

"Kamis sudah sampaikan dengan pimpinan BPK kami memanggil asosiasi bukan kami tidak percaya tapi kroscek nilai ini," ungkap Alex.

Alexander menambahkan, pada proses ekspose yang dilakukan, penyidik dan penuntut KPK menyatakan bukti kasus dugaan korupsi tersebut belum lengkap. Namun, KPK menegaskan siap melanjutkan kasus ini ke tingkat penyidikan jika ada bukti tambahan.

"Kalau nanti ada bukti tambahan yang mendukung untuk bisa dinaikkan tingkat penyidikan pasti dilanjutkan," tutupnya.

Diketahui, BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga Rp 191 miliar. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar Rp 173 miliar.

Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilai NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilainya di Jalan Kyai Tapa.

Dalam perkara itu, KPK menyebut hasil penyelidikan dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tidak menemukan perbuatan melawan hukum. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini