Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi Pasar Manggisan akhirnya mulai disidangkan. Sidang perdana kasus yang menjadi perhatian banyak pihak di Jember itu dilaksanakan secara daring pada Selasa (02/06) dengan diikuti seluruh terdakwa. Sebagaimana lazimnya perkara korupsi di Jawa Timur, sidang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Hisbullah Idris dari beberapa tempat terpisah, yang terhubung dengan video telekonferensi. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jember hadir di PN Tipikor Surabaya. Sebagian pengacara dari dua terdakwa juga hadir di lokasi yang sama.

Adapun empat terdakwa, mengikuti persidangan dari Lapas Kelas II A Jember. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Anas Maruf; direktur PT. Maksi Solusi Enjinering, Irawan Sugeng Widodo alias Dodik yang menjadi perencana proyek; Edy Sandy sebagai pelaksana proyek pembangunan pasar; serta Muhammad Fariz Nurhidayat yang merupakan anak buah Dodik.

Dari empat terdakwa tersebut, dua diantaranya mengajukan eksepsi, yakni Fariz dan mantan bosnya, Sugeng Irawan Widodo alias Dodik. "Kami mengajukan eksepsi, karena menurut kami dakwaan tersebut belum sempurna," tutur Cholily, pengacara Fariz saat ditemui merdeka.com di Lapas Kelas II A Jember.

Hal senada disampaikan kuasa hukum Dodik. Sementara dua terdakwa lain, yakni pengusaha Edy Sandy dan mantan Kepala Disperindag Anas Maruf tidak mengajukan eksepsi.

"Kami mengajukan eksepsi, karena menurut kami ada banyak hal yang tidak sesuai fakta dari klien kami. Fakta yang ada di kami tidak sesuai dalam dakwaan dari JPU," ujar pengacara Dodik, Christie H.V Jacobus.

Berkas perkara keempat tersangka tersebut dipisah karena peran masing-masing dinilai berbeda. Hal ini juga sesuai dengan permintaan yang diajukan salah satu terdakwa, Muhammad Fariz Nurhidayat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dugaan Aliran Dana ke Bupati Jember

Di antara empat terdakwa, nama Fariz sejak beberapa bulan yang lalu menjadi sorotan. Pada 6 Februari 2020 lalu, pria berusia 30 tahun ini menyebut bahwa ada fee sebesar 10 persen dari puluhan proyek di Pemkab Jember yang harus disetor kepada Bupati Jember, dr Faida.

Fee yang akumulasinya mencapai miliaran rupiah itu diakui Fariz telah ia setorkan ke rekening orang dekat bupati, selama kurun waktu beberapa bulan. Uang tersebut disetor atas perintah atasannya Dodik.

Pernyataan itu disampaikan Fariz kepada Panitia Angket DPRD Jember yang mengunjunginya di dalam Lapas Kelas II A Jember. Hanya berselang beberapa jam setelah pernyataan itu tersiar di media, Bupati Faida langsung membantahnya. Secara tersirat, Faida menuding, tuduhan itu bermuatan politis untuk menjatuhkan dirinya yang akan mengikuti Pilkada 2020.

"Saya mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu, agar kompetisi politik, menghindari fitnah. Karena jika tidak terbukti, penyebarnya bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum," ujar Faida melalui pesan tertulis yang disebarkan oleh juru bicaranya.

Buntut dari pernyataan itu, Fariz kemudian mengajukan permohonan perlindungan diri dan Justice Collaborator (pelaku yang bekerjasama) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pria berlatar belakang arsitek itu mengaku, dirinya dan keluarganya kerap merasa terancam sejak mengungkap aliran dana kepada pihak DPRD Jember.

LPKS Ikut Bergerak

Merespons permohonan itu, komisioner LPSK terjun langsung selama satu minggu untuk mencari keterangan. "Pak Fariz punya potensi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator. Karena peran dia cukup penting," ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat berkunjung ke Jember pada 20 Februari 2020 lalu.

Pengacara Fariz, Cholily enggan membahas terlebih dulu perihal 'nyanyian' kliennya kepada Bupati Faida itu. Dia lebih menyoroti soal peran ganda yang dimiliki oleh Kepala Disperindag Jember, Anas Maruf, saat proyek senilai Rp7,839 Miliar itu berlangsung tahun 2018 silam.

"Dalam surat dakwaan disebutkan, pak Anas ini menjabat sebagai pengguna anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini aneh, karena tidak lazim dua jabatan itu dipegang satu orang," ujar Cholily.

Sebab, jabatan Pengguna Anggaran (PA) biasanya dipegang oleh kepala instansi yang tugasnya mengawasi proyek yang dilakukan oleh PPK. "Apalagi Pak Anas tidak mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai syarat menjadi PPK," lanjut pengacara senior di Jember ini.

Dalam surat dakwaan juga disebutkan saat awal proyek bergulir, PPK sebenarnya dijabat oleh orang lain yang merupakan anak buah Anas Maruf. Namun Cholily enggan menjawab kemungkinan apakah Anas sengaja dikorbankan. "Ini perlu ditelusuri, kenapa tiba-tiba diganti di tengah jalan. Tidak mungkin dalam sebuah proyek, PA dan PPK dijabat sekaligus," papar Cholily.

Sementara itu, pengacara Dodik, yakni Christie H.V Jacobus, menyebut kliennya tidak punya peran signifikan dalam kasus tersebut. "Beliau hanya menggambar konsep saja. Tidak sama sekali terlibat dalam kontrak pasar ini," jelas Christie.

Christie juga membantah kliennya menjabat sebagai konsultan perencana proyek. "Sebagai subyek hukum klien kami sangat jauh untuk terlibat dalam kasus korupsi ini. Pak Dodik juga bukan pengendali Fariz, hubungannya hanya sebatas tenaga kerja freelance," papar Christie.

Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada pekan depan, yakni Selasa (09/06) PN Tipikor Surabaya. Dua terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi, yakni Edy Sandy dan Anas Ma'ruf dengan menjalani agenda pemeriksaan saksi. Adapun Fariz dan Dodik akan menjalani agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukumnya masing-masing.