Merdeka.com - Kasus korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dihentikan Kejaksaan Agung (Kejagung). Penghentian kasus itu seiring terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No Print-01/F.2/Fd/105/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Kejagung.

"Iya, sudah di SP3 akhir Mei lalu," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa (4/6).

Menurut Untung, penghentian kasus yang menetapkan Awang sebagai tersangka sejak 2010 itu karena penyidik Kejagung tak dapat menemukan bukti yang cukup.

"Kasus itu dihentikan karena penyidik tak memperoleh bukti yang cukup," jelas Untung.

Diketahui, meski berstatus sebagai tersangka Awang pernah menghadiri acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung, seperti saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang ke Kejagung untuk lawatan ke lembaga negara bersama beberapa menteri, tahun 2012 lalu.

Sebelumnya, Awang ditetapkan tersangka sejak 6 Juli 2010, terkait korupsi pengelolaan dana hasil penjualan saham KPC senilai Rp 576 miliar. Kasus itu terjadi saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur (Kutim) tahun 2006.

Dalam kasus itu, Kejaksaan menetapkan dua tersangka lainnya, Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi. KTE merupakan perusahaan yang diberi tugas mengelola uang hasil divestasi senilai Rp 576 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Mahkamah Agung menghukum Anung 15 tahun dan Apidian 12 tahun penjara.