Kasus Korupsi DAK Kebumen, Taufik Kurniawan akan Segera Disidang di Semarang

Selasa, 19 Maret 2019 05:00 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Kasus Korupsi DAK Kebumen, Taufik Kurniawan akan Segera Disidang di Semarang Taufik Kurniawan diperiksa KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Berkas perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan dengan teregistrasi dengan nomor perkara 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

"Pengadilan telah menjadwalkan sidang perdana untuk Taufik pada Rabu 20 Maret," kata Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Semarang Heru Sungkowo, Senin (17/3).

Dia menyebut legislator Partai Amanat Rakyat (PAN) itu akan disidang dengan dipimpin oleh hakim Antonius Widjantono.

"Pak Antonius Widijantono sebagai ketua, kemudian hakim anggotanya Pak Sulistiyono dan Robert," tambahnya.

Terkait tahanan sendiri, Heru Sungkowo telah menempatkan Taufik di Rumah Tahanan Polda Jateng. Taufik terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Kebetulan pak Taufik sudah dilimpahkan oleh KPK menempati tahanan Polda Jateng," jelasnya.

Taufik menjadi tersangka setelah hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi DAK Kebumen. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar. Diduga, fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima sekitar Rp 3,65 miliar.

Dalam perkara ini, Mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad juga telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau setara dengan 4 bulan kurungan.

Selain hukuman badan dan denda, Yahya juga dicabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak politik berlaku selama 3 tahun. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini