Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (28/9). Mantan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya, Ferri Jocom duduk di kursi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah saat membacakan dakwaannya menyebut, terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya yang diberi tugas sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya dengan sengaja menjual barang hasil (barang sitaan) penegakan peraturan daerah yang disimpan di Gudang Satpol PP Kota Surabaya di JalanTanjungsari No 11-15 Surabaya.

"Perbuatan terdakwa menjual barang hasil penegakan peraturan daerah dilakukan pada 17 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022," ujar Nur Rachmansyah.

Aksi terdakwa menjual barang sitaan dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimilikinya, sehingga dengan wewenang tersebut, ia dapat menggerakkan bawahannya ataupun pihak ketiga.

"Bahwa terdakwa menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya," tambahnya.

Barang Sitaan Dijual Rp500 Juta

Aksi terdakwa dilakukan dengan modus menyuruh saksi Sunadi alias Cak Sup, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S Hanjaya alias Abah Yaya, dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi untuk mencarikan pembeli.

Namun ternyata empat saksi tersebut gagal mendapatkan pembeli seperti yang diinginkan terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu saksi Abdul Rahman dan menyepakati jual beli seharga Rp500 juta untuk seluruh barang sitaan yang berada di gudang Satpol PP.

Atas perbuatannya, Ferri Jocom didakwa melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Keberatan dengan Dakwaan

Sementara pengacara terdakwa, Abdurrahman Saleh menyatakan pihaknya bakal mengajukan eksepsi pada sidang pekan depan. Eksepsi diajukan lantaran terdakwa merasa surat dakwaan tersebut tidak menjelaskan rangkaian peristiwa hukum dengan runtun.

"Dakwaan itu Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo Pasal 15. Pasal 10 adalah menggelapkan, jadi kalau ada peristiwa hukum seperti itu kan tidak satu orang," katanya.

Abdurrahman menjelaskan, dalam peristiwa pidana umum, jika terdakwa didakwa pasal penggelapan, maka pembelinya bisa dikenakan pidana yakni sebagai penadah.

"Apalagi ini dalam tindak pidana korupsi, kenapa pembeli barang hasil penggelapan kok masih berkeliaran," tandasnya.