Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus korupsi bansos Herliyan Saleh disidangkan pekan depan

Kasus korupsi bansos Herliyan Saleh disidangkan pekan depan Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Setelah gagal memenangkan pilkada tahun lalu dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) Rp 230 miliar, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Herliyan Saleh, kabarnya segera diajukan ke meja hijau. Rencananya dia bakal disidang pada pekan depan.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Bengkalis itu sebagai tersangka korupsi penyertaan modal Rp 300 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Selain Herliyan, Jampidsus menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin, Kepala Inspektorat Bengkalis Mukhlis, dan pengusaha Ribut Susanto sebagai tersangka.

Perkara mereka bakal disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Kita sudah menerima pelimpahan berkasnya, dan jadwal sidang serta hakim sudah ditentukan. Selasa (7/6) mereka akan disidangkan," kata Panitera Muda Tipikor PN Pekanbaru, Dheni Sembiring, Selasa (31/5).

Dheni mengatakan, yang memimpin persidangan Herliyan dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Azrafiani Aziz Rauf alias Haji Oton, adalah Hakim Ketua Martudin Nainggolan. Dia dibantu dua hakim anggota Dahlia Panjaitan dan Rahmat Silaen‎.

Buat menyidangkan Herliyan, empat belas orang jaksa penuntut umum akan diterjunkan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Yusuf Luqita mengatakan, Jaksa Penuntut Umum itu merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejari Bengkalis.

"Ada 14 JPU. Itu gabungan (Jaksa dari) Kejati (Riau) dan Kejari Bengkalis. Kalau yang dari (Kejari) Bengkalis, saya langsung yang memimpin," kata Luqi.

Herliyan Saleh dan Haji Oton kini dibui di sel Rumah Tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor
Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor

Rencana itu bakal diwujudkan ketika Anies terpilih sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini
Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini

Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.

Baca Selengkapnya
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Herry ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau, Rabu, 9 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar

Setidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah

Hasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka
Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka

Besaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.

Baca Selengkapnya