Kasus keterangan palsu Miryam, KPK periksa bos PT Quadra Solution
Merdeka.com - Kasus pemberi keterangan palsu di persidangan dalam kasus pengadaan e-KTP dengan tersangka Miryam S Haryani (MSH) masih dalam proses penyidikan. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari para direktur PT Quadra Solution.
"Iya benar hari ini sesuai jadwal Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan Direktur Achmad Fauzi yang juga dari PT Quadra Solution kami mintai keterangannya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan H R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).
Berdasarkan pantauan merdeka.com sejak pagi tadi baru terlihat Anang Sugiana Sudihardjo saja yang datang menyambangi gedung KPK. Sedangkan Acmad Fauzi belum terihat hadir memenuhi panggilan KPK.
Sebelumnya diketahui, Miryam memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus pengadaan e-KTP dengan tersangka Irma dan Sugiharto beberapa waktu lalu. Juru bicara KPK sempat mengatakan bahwa Miryam mencabut Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya karena mendapat tekanan dari pengacara yang di duga Anton Taofik di kantor kuasa hukumnya Elza Syarief.
"Adanya indikasi seorang pengacara yang datang menemui Miryam pada saat itu di kantor Elza Syarif dan kemudian memperlihatkan sebuah dokumen," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Kamis (6/4).
Namun Anton Taofik menyangkal bahwa dia telah menekan Miryam hingga mencabut BAP. "Pokoknya saya tidak menekan. Pokoknya tanya sama penyidik di atas," kata Anton, di Gedung KPK, Jalan H R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya