Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Hari ini KPK dijadwalkan memeriksa dua saksi dari perusahaan subkontrak proyek itu yakni, PT Adhi Karya.

Dua orang pegawai Adhi Karya yang menjadi saksi yakni Manajer Estimating Yuli Nurwanto dan staf Ida Bagus W.

"Keduanya diperiksa untuk tersangka DK (Deddy Kusdinar)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Senin (29/10).

Hingga pukul 11.00 WIB, kedua orang tersebut belum hadir di gedung KPK. Mereka diduga mengetahui proyek pembangunan yang memiliki total nilai Rp 2,5 triliun itu.

Diketahui, KPK menemukan adanya dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang. Pengadaan tersebut dibiayai secara tahun jamak atau multiyears dengan total nilai proyek Rp 2,5 triliun.

Untuk itu, KPK pun terus mengusut dengan memanggil saksi-saksi. Bahkan, KPK tidak hanya mengusut penyidikan di pengadaan barang dan jasa, namun juga membuka penyelidikan baru dalam aliran dana dari proyek itu.

Dalam penyidikan barang dan jasa, KPK telah memeriksa puluhan saksi. Saksi-saksi dari swasta yakni Manajer Konstruksi PT Ciriajasa Cipta Mandiri Malemteta Ginting dan Arsitek PT Ciriajasa Cipta Mandiri Aditya Gautama. Begitu juga Tenaga Ahli PT Yodya Karya Husni Al Huda, Konsultan PT Yodya Karya Irdham Alamsyah, karyawan PT Adhi Karya Kushadi, dan Direktur Utama PT Yodya Karya M Basir. Semuanya merupakan bagian dari pihak konsultan di proyek itu.

Saksi-saksi dari pihak kementerian yaitu Kepala Bidang Sentra Olahraga Pendidikan Adhi Purnomo, Kepala Bidang Perlengkapan di Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Bastaman Harahap, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan Iyan Sudiyana, Kepala Bagian Hukum Sanusi, Kabid Manajemen Industri Olahraga Dedi Rosadi, dan Kepala Bidang (Kabid) Evaluasi dan Diseminasi di Kemenpora Wisler Manalu.

KPK juga meminta keterangan dari putri Probosutedjo yang bernama Rita Ria Kurnianta Probosutedjo. Rita merupakan Direktur Utama PT Buana Estate. Diketahui, proyek Hambalang didirikan di atas tanah milik Probosutedjo.

KPK telah menetapkan satu orang tersangkanya yakni Deddy Kusdinar (DK) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deddy dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara.

Sebagai pejabat pembuat komitmen, Deddy Kusdinar bertanggung jawab kepada atasannya yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Wafid Muharram dan Pengguna Anggaran Andi Mallarangeng. Dugaan kuat kedua orang tersebut terlibat disinyalir oleh Deddy saat diperiksa perdana sebagai tersangka.

Deddy mengungkap selaku pegawai eselon dua, dirinya bertanggungjawab kepada Menteri Menpora Andi Mallarangeng melalui Sesmenpora Wafid Muharram. Deddy mengatakan, Andi selaku Pengguna Anggaran dan Wafid selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentunya tahu proyek ini.

Deddy juga mengklaim dirinya tidak bisa serta merta membuat keputusan strategis. Menurutnya, jika keputusan-keputusan strategis itu ada tentunya dua atasannya mengetahuinya lebih dari dirinya yang hanya sebagai bawahan.

"Tidak mungkin saya merubah site plan sekehendak saya. Saya sebagai bawahan diinstruksikan," ujar Deddy kala itu.