Merdeka.com - Jubir Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Akbar Hadi mengakui, SDM pegawai yang saat ini dipekerjakan Kemenkum HAM di lapas-lapas kurang memadai. Hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi seperti kasus Gayus Tambunan yang bebas berkeliaran keluar lapas untuk kesekian kalinya.

"Bayangkan ada petugas lapas yang sudah kerja 20 tahun, tapi baru sekali dapat pelatihan. Petugas pengamanan kan memang lulusan SMA, sementara lapas kita dihuni oleh kalangan berat, seperti koruptor dan bandar narkoba yang masih banyak duitnya," ujar Akbar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (26/9).

"Tentu saja kami akan jadi korban juga, dan ini sudah terbukti. Sementara petugas kami yang lulusan SMA itu kan berhadapan 24 jam dengan mereka, dan berlangsung terus-menerus," katanya menambahkan.

Akbar mengakui, biasanya sejumlah cara dilakukan oleh para warga binaan yang memiliki banyak duit itu untuk mempengaruhi semua petugas lapas agar memberikan dan melayani apapun hal yang mereka mau.

Selain itu, kurangnya para petugas itu diberi pelatihan dan pemantapan komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya, menjadikan sebagian dari mereka sangat mudah dirayu oleh para warga binaan yang memiliki banyak uang, seperti para koruptor dan bandar narkoba yang memang tidak dimiskinkan tersebut.

"Yang pertama mereka rayu adalah Kalapas. Kalau Kalapasnya enggak mempan dirayu, kemudian pegawai kelas A, B, C yang jarang mendapat pelatihan dan peningkatan komitmen untuk terus semangat mengabdi pada negara dalam menjalankan tugasnya," ujar Akbar.

"Karena kurangnya pembekalan dan terus-terusan diimingi uang, tentu saja petugas kami yang lulusan SMA dan tidak pernah di-'charge' (diberi pelatihan) itu teperdaya oleh mereka. Masih untung enggak sampai lari warga binaannya itu" pungkasnya.