Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kaitan perkara suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Anggota dewan yang bakal diperiksa lembaga antikorupsi itu adalah anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional DKI Jakarta itu datang pukul 10.05 WIB. Kemungkinan dia bakal ditanyai penyidik KPK seputar pengurusan DPID, yang menjerat mantan rekan separtai, Wa Ode Nurhayati.

"Saya diperiksa sebagai saksi buat kasus DPID saja," kata Andi yang mengenakan batik coklat kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4). Dia nampak didampingi seorang stafnya.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Andi Anzhar bakal diperiksa sebagai saksi buat tersangka HAS.

Dalam perkara DPID, beberapa nama politikus dari berbagai partai politik diduga terlibat. Dalam persidangan, terpidana Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz mengungkapkan ada beberapa anggota DPR yang bersaing mengurus pencairan anggaran DPID untuk tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dia menyebutkan anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Dia juga menjelaskan, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Di persidangan, Fahd mengakui menyuap Wa Ode Nurhayati dengan uang Rp 6 miliar lewat perantara Haris Andi Surahman. Saat itu, Wa Ode Nurhayati masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Haris saat itu bekerja sebagai staf ahli anggota DPR, Halim Kalla.

Wa Ode Nurhayati telah divonis 6 tahun penjara dan mengajukan banding. Sedangkan Fahd yang juga anak pedangdut (Alm.) A. Rafiq divonis 2,5 tahun penjara, dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. KPK pun sudah menetapkan Haris Andi Surahman sebagai tersangka dalam perkara itu.