Kasus Covid-19 Naik Tajam, Pemerintah Belum Berencana Lakukan Pengetatan
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hingga kini pemerintah belum berencana untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat, meski kasus harian Covid-19 naik. Menurut dia, pemerintah masih memantau situasi Covid-19 di Indonesia.
Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, keduanya merupakan Koordinator PPKM di luar maupun Jawa-Bali.
"Ya itu (pengetatan) tinggal nanti kita tunggu komando dari Pak Luhut dan Pak Airlangga, juga Menteri Kesehatan akan mereview berbagai perkembangan situasi saat ini," jelas Moeldoko kepada wartawan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (14/7).
Oleh sebab itu, dia mengingatkan masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dan segera mendapatkan vaksinasi booster. Hal ini menyusul positivity rate Covid-19 di Indonesia yang berada di angka 5,12 persen atau di atas standar WHO.
"Ya tetap penekanan atas protokol kesehatan dan peningkatan untuk booster atau untuk vaksin berikutnya," ujarnya.
Moeldoko menekankan masyarakat harus tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19. Dia menyebut ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan dapat membuat masyarakat kembali kesulitan seperti awal pandemi Covid-19.
"Kita harus punya semangat yang sama bahwa dalam beberapa bulan terakhir kita bisa menikmati hidup dengan tenang karena hasil jerih payah kita sebelumnya karena rakyat Indonesia yang relatif sangat-sangat disiplin dalam menyikapi covid ini," tutur dia.
"Jangan sampai karena ketidakdisiplinan sesaat mengakibatkan penderitaan yang lebih panjang lagi ke depan," sambung Moeldoko.
Kasus Covid-19 Naik 6 Kali Lipat
Sebelumnya, untuk pertama kali kasus harian Covid-19 mencapai 3.000-an pada 12 Juli 2022. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam.
Wiku menyampaikan, kenaikan kasus harian tersebut 6 kali lipat dibandingkan pada bulan lalu yang hanya menembus angka 551 kasus dalam sehari.
"Meskipun terjadi kenaikan kita berhasil mempertahankan di angka 2.000 kasus angka ini meningkat 6 kali lipat jika dibandingkan pada 1 bulan lalu yaitu 12 Juni, di mana kasus harian kita masih sebesar 551 kasus dalam sehari," kata Wiku, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Rabu 13 Juli 2022.
Lebih lanjut, Wiku mengungkapkan, kenaikan kasus harian Covid-19 mempengaruhi juga pada kenaikan kasus aktif. Yang mana, pada 12 Juli 2022 tercatat 20 ribu kasus aktif.
"Kenaikan kasus positif harian ini tentu mengakibatkan meningkatnya pula kasus aktif. Per kemarin 12 Juli aktif menembus angka 20 ribu kasus di mana angka ini meningkat 4 kali lipat dari bulan lalu yang hanya mencatatkan angka sekitar 4 ribu kasus aktif," ungkapnya.
Tak hanya itu, positivity rate mingguan juga mengalami peningkatan pada pekan kedua di bulan Juli, yang mana tercatat mencapai 5,12 persen. "Angka tersebut sudah melewati standar WHO yakni 5 persen," ucapnya.
Reporter; Lizsa Egeham/Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnya