Merdeka.com - Mantan direktur utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan telah diperiksa sebagai saksi kasus High Speed Diesel (HSD) atau Solar Industri oleh Penyidik direktorat Tindakan Pidana Korupsi Bareskrim Polri selama 9 jam lebih pada senin (22/6) kemarin.

Usai pemeriksaan tersebut, Dahlan diagendakan kembali untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini pukul 10.00 WIB dengan kasus yang berbeda yaitu kasus cetak sawah fiktif di Ketapang, Kalimantan Barat. Dahlan diperiksa dengan kapasitas sebagai mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Direktur Tindakan Pidana Korupsi Brigjen Pol Ahmad Wiyagus, mantan menteri BUMN itu dijadwalkan diperiksa hari ini terkait kasus Cetak sawah. Akan tetapi Dahlan meminta dimundurkan jadwal pemeriksaannya hingga pekan depan dengan alasan kesehatan belum stabil.

"Memang benar sedianya diperiksa hari ini tapi Pak Dahlan kemarin meminta untuk diundur pemeriksaannya. Jadi ya kita hormati karena dalam kapasitas saksi," kata Wiyagus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jakarta, Selasa (23/6).

Wiyagus menambahkan, dalam pengusutan kasus cetak sawah tersebut penyidik sangat membutuhkan keterangan Dahlan. Sebab, Dahlan memiliki pengaruh besar terhadap cetak sawah di Ketapang.

"Keterangan Dahlan amat dibutuhkan karena dia adalah pencetus gagasan cetak sawah tersebut," imbuh Wiyagus.

Berdasarkan informasi, dalam kasus ini diduga ada proses pekerjaan dalam proyek cetak sawah yang tidak sesuai kontrak dan adanya pengadaan lahan fiktif. Dalam proyek itu, PT Sang Hyang Seri (SHS) yang merupakan BUMN pangan menjadi penanggung jawab proyek.

Dalam mengerjakan proyek tersebut, PT SHS dibantu beberapa perusahaan lain yakni PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. Sementara beberapa BUMN yang diketahui turut mendukung pelaksanaan proyek tersebut dari segi pendanaan di antaranya PT BNI, PT Pertamina, PT Indonesia Port Corporation (IPC), PT BRI, dan PT PGN.