Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Century, PAN desak DPR lakukan HMP terhadap Boediono

Kasus Century, PAN desak DPR lakukan HMP terhadap Boediono Jokoei laporkan progress MRT dan Monorail kepada Wapres. ©2013 Merdeka.com/Setwapres

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja demi mengungkap kasus bailout Bank Century. Hari ini, KPK tengah memeriksa mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular.

Anggota Timwas Century, Chandra Tirta Wijaya merasa yakin KPK dapat menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, Ketua KPK, Abraham Samad memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan perkara itu.

"Yakin sekali (Century tuntas). Ketua KPK menunjukkan kemauan atau keinginan untuk menuntaskan, kami mengingatkan agar para Ketua KPK juga mengawasi penyidik-penyidiknya," jelas Chandra dalam pesan singkat, Jumat (13/9).

Politisi asal PAN ini menjelaskan, progress report KPK dalam menyelesaikan tugas tersebut sudah sangat baik. Termasuk, kata dia, pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Century.

"Progres KPK sudah sangat maju, di rapat tertutup dengan Timwas 10 juli 2013, sudah sangat jelas bahwa pemberian FPJP dan perubahan PBI menyalahi hukum," tegas dia.

Oleh karena itu, Chandra sangat berkeinginan untuk melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Wakil Presiden Boediono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur BI. Boediono diduga aktor di balik pencairan dana sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

Apalagi, lanjut dia, KPK telah mempersilakan untuk lembaga DPR melakukan HMP terhadap Boediono . Secara hukum, tambah dia, biar KPK yang menyelesaikan kasus Century.

"KPK mempersilakan DPR RI untuk Pak Boediono di lakukan proses politik sesuai dengan UUD 45 terhadap RI 2," lanjut dia.

"Hukum kita serah kepada KPK dengan kawalan masyarakat. Proses politik berupa Hak menyatakan pendapat harus di lakukan oleh DPR," pungkasnya.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif

Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif

Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya