Kasus Century, PAN desak DPR lakukan HMP terhadap Boediono
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja demi mengungkap kasus bailout Bank Century. Hari ini, KPK tengah memeriksa mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular.
Anggota Timwas Century, Chandra Tirta Wijaya merasa yakin KPK dapat menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, Ketua KPK, Abraham Samad memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan perkara itu.
"Yakin sekali (Century tuntas). Ketua KPK menunjukkan kemauan atau keinginan untuk menuntaskan, kami mengingatkan agar para Ketua KPK juga mengawasi penyidik-penyidiknya," jelas Chandra dalam pesan singkat, Jumat (13/9).
Politisi asal PAN ini menjelaskan, progress report KPK dalam menyelesaikan tugas tersebut sudah sangat baik. Termasuk, kata dia, pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Century.
"Progres KPK sudah sangat maju, di rapat tertutup dengan Timwas 10 juli 2013, sudah sangat jelas bahwa pemberian FPJP dan perubahan PBI menyalahi hukum," tegas dia.
Oleh karena itu, Chandra sangat berkeinginan untuk melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Wakil Presiden Boediono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur BI. Boediono diduga aktor di balik pencairan dana sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.
Apalagi, lanjut dia, KPK telah mempersilakan untuk lembaga DPR melakukan HMP terhadap Boediono . Secara hukum, tambah dia, biar KPK yang menyelesaikan kasus Century.
"KPK mempersilakan DPR RI untuk Pak Boediono di lakukan proses politik sesuai dengan UUD 45 terhadap RI 2," lanjut dia.
"Hukum kita serah kepada KPK dengan kawalan masyarakat. Proses politik berupa Hak menyatakan pendapat harus di lakukan oleh DPR," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaDKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaGerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya