Merdeka.com - Banyak pandangan miring setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan penanganan kasus dugaan transaksi mencurigakan di rekening Komjen Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, pelimpahan kasus Budi Gunawan sinyal kuat menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Joko Widodo diragukan.

"Saya kira ada dua pengabaian Presiden. Pertama ketidaksanggupan memecat Kabareskrim Budi Waseso, karena di tangan dia kan konflik KPK dan Polri semakin panas. Orang-orang yang mendukung pemberantasan korupsi dicari-cari kesalahannya," kata Ray Rangkuti saat dihubungi wartawan dari Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/3).

Kedua, lanjut Ray, ketulusan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan. Dalam kisruh KPK dan Polri, Jokowi menunjuk Plt KPK sebagai pengganti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang ditersangkakan oleh Polri.

"Pengabaian yang luar biasa. Dan kemudian menunjuk Ruki menjadi Plt KPK yang menandakan orang dikenal tak punya prestasi mengelola KPK pada jilid satu. Kemudian Seno Adji, orang yang dikenal berseberangan dengan KPK dan membuat marwah KPK jeblok," jelasnya.

Lebih jauh, Ray mengendus pelimpahan kasus Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke polisi adalah upaya untuk men-SP3-kan kasus tersebut. Tanda-tanda tersebut kental terlihat.

Kasus Budi Gunawan sengaja dibuat masuk angin alias dipetieskan. Walaupun institusi KPK jadi lebih aman, tetapi marwah lembaga anti rasuah itu dibuat anjlok citranya.

"Mengamankan kasus BG supaya tak ditangani, dan upaya tak mengganggu. Tindakan ini tak elegan, KPK bisa diselamatkan tapi upaya pemberantasan korupsi menjadi lemah, image menjadi buruk," jelas Ray.

"Seolah KPK menghindar, ini sinyal buruk dan agak repot. Semua orang merasa KPK dalam tanda kutip bisa diintimidasi," tutupnya.