Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaksa Agung sebut ada indikasi keterlibatan Alex di kasus bansos

Jaksa Agung sebut ada indikasi keterlibatan Alex di kasus bansos Alex Noerdin diperiksa Kejagung. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumsel. Menurutnya, ada indikasi yang menunjukkan bahwa Alex terlibat.

"Indikasi itu ada, gambaran kerugian juga sudah ada tinggal menemukan bukti-bukti," ungkap Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (24/6).

Prasetyo menjelaskan, saat ini jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah memeriksa dua tersangka yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan, LT, dan mantan Kepala Kesbangpol Propinsi Sumatera Selatan bernama I. Dari hasil pemeriksaan, nantinya akan dijadikan bahan analisa untuk mengetahui lebih jauh keterlibatan pihak lain.

Dituturkannya, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumsel ini. Namun dia mengaku tak ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan cukup bukti.

"Kemungkinan itu ada dan tidak perlu disampaikan kepada kalian," terangnya.

Kemarin (23/6), Jaksa penyidik pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumsel 2013. Alex diperiksa untuk keempat kalinya.

Alex Noerdin diperiksa lantaran diduga mengetahui rentetan tindakan pidana korupsi tersebut karena menjabat sebagai Gubernur Sumsel. Kejagung pun tengah mempertimbangkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap politikus Golkar tersebut.

Sementara dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini karena dianggap terbukti ikut terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun tersebut.

"Sejak perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah serta bansos dilakukan tanpa melalui proses evaluasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif dan tidak sesuai peruntukan," kata Amir di Kejagung, Jakarta, Selasa (31/5).

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Pentingnya Etika Selaku Penegak Hukum

Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Pentingnya Etika Selaku Penegak Hukum

Burhanuddin menegaskan, menjadi seorang jaksa pun tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye

Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye

Masa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Baca Selengkapnya