Merdeka.com - Tiga lembaga, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Bawaslu menandatangani kesepakatan bersama (MoU) penanganan masalah penegakan hukum (Gakkumdu) Pilkada serentak 9 Desember 2015. Penanganan ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa pemilu.

Meski demikian, Kepala Polisi RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan tidak ada penanganan khusus bagi tiga daerah yang memiliki paslon tunggal (Blitar, Timur Tengah Utara dan Tasikmalaya). Penanganan di tiga daerah ini hampir sama dengan semua daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

"Kalau penanganan khusus sih tidak ada. Sama dengan daerah lain-lain. Tentu semua daerah mempunyai tingkat kerawanan masing-masing walaupun itu calon tunggal," ujar Badrodin di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).

Pilkada serentak yang baru terjadi pertama kali ini juga diwarnai hal baru. Tiga daerah yang sebelumnya akan ditunda pemilihannya ke tahun 2017 dipastikan ikut pada 9 Desember nanti setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Badrodin, putusan MK tidak akan berdampak pada naiknya status tiga daerah tersebut pada level rawan sehingga menyebabkan adanya penanganan khusus.

"Apakah semua setuju, tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi karena itu sudah menjadi sebuah keputusan, maka polisi harus melakukan pengamanan dan sebagainya," tandas dia.