Kapolri sambut baik fatwa MUI soal penggunaan medsos
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambut baik fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial. Tito menegaskan perlu adanya aturan untuk memperkuat fatwa MUI itu yakni dengan merevisi Undang-undang ITE atau menyusun Peraturan Pemerintah (PP).
"Perlu diatur, selain Undang-undang ITE, Undang-undang ITE itu kan menindak. Makanya kita perkuat. Itu bisa saja dalam bentuk revisi (UU ITE), bisa juga dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) banyak sekali cara-caranya," kata Tito usai menjalankan salat tarawih bersama dalam rangkaian acara Safari Ramadan di Pondok Pesantren Radhlatul Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jateng, Selasa (6/6) malam.
Tito mengaku belum merumuskan jenis aturan apa yang tepat untuk mencegah terjadinya maraknya hujatan dan penyebaran kebencian dan berita hoax di sosmed. Menurutnya, perlu duduk bersama membicarakan teknis penyusunan aturan itu.
"Saya belum bisa merumuskan, nanti bisa kita perlu duduk bersama sehingga saya tidak mau menyatakan sendiri. Tanya mungkin Pak Gubernur juga," jelasnya.
Tito menginginkan adanya penindakan tidak hanya aspek pencegahan saja yang berupa fatwa atau imbauan.
"Contoh yang bagus saya kira apa yang dikerjakan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa itu. Itulah salah satu bentuk untuk melakukan pencegahan. Jadi bukan penindakan karena tidak ada aspek penindakan," ujarnya.
Tito menginginkan, upaya pencegahan itu secara teknis dituangkan dalam aturan yang memperkuat fatwa MUI sekaligus memberikan pelajaran dan pendidikan ke masyarakat bagaimana menggunakan sosmed yang sehat, beretika dan penuh tanggungjawab. Pihaknya siap jika dalam pelaksanaan penegakkan aturan itu melibatkan anggota Polri dan TNI.
"Pasti. Binmas, Babinsa dari teman-teman TNI," tandasnya.
Pihaknya mengaku terus menerus memperkuat SDM Polri yang bertugas memantau pelanggaran yang dilakukan para netizen di media sosial.
"Saya di Polri memperkuat kekuatan cyber kita. Mulai Bareskrim ada Direktur Cyber dulunya seorang Kombes sekarang Brigjen. Kemudian di Humas ada Karo Multimedia, dulunya tidak ada. Untuk melakukan internet patrol. Kemudian yang ketiga, di intelijen ada Karo Kamsus yang menangani masalah IT. Jadi kita perkuat kemampuan IT kita," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Unggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggembala Ternak Jadi Tersangka Usai Bunuh Maling, Kapolres: Ada Kesempatan Minta Tolong
Menurut Sofwan pertimbangan perkara tersebut tetap diproses agar status tersangka M memperoleh kepastian hukum yang tetap melalui proses hukum.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD
Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'
Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca Selengkapnya